KEBUMEN - DPRD Kebumen bakal mendorong adanya kompetensi bagi juru parkir (jukir) agar lebih terlatih. Upaya ini dilakukan mengingat pentingnya keberadaan juru parkir dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Hal ini ditegaskan anggota Komisi C DPRD Kebumen Wahid Mulyadi usai menerima usulan dari Konfiderasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kebumen. Mulyadi sepakat seluruh jukir di Kebumen perlu memiliki kemampuan khusus dalam bidang perparkiran. "Dilatih, bagaimana pelayanan nanti supaya ramah," ucapnya, Kamis (18/9).
Mulyadi mengatakan, usulan pelatihan jukir adalah usulan yang masuk akal. Dia tak ingin jukir hanya fokus meminta uang retribusi, tanpa memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Intinya, bagi dia, optimalisasi pelayanan parkir perlu menjadi perhatian.
Selain pelatihan, dia juga sepakat juru parkir perlu dilengkapi dengan peralatan standar dan seragam memadai. Hal ini dinilai penting sebagai penunjang pelayanan parkir di Kebumen. "Terkait seragam dan sebagainya. Ini catatan yang mungkin kami perjuangkan di 2026," ungkapnya.
Menurut Mulyadi, konsep dan pelayanan parkir di Kebumen masih kalah dengan kabupaten lain. Bahkan dia menyebut sudah ada beberapa kabupaten yang menerpakan kebijakan bebas biaya retribusi parkir. Inovasi ini, kata dia, bisa saja berlaku di Kebumen asalkan melalui kajian dan perhitungan matang. "Bila memungkinkan digratiskan, juru parkir dibayar APBD, ini menjadi magnet kunjungan ke Kebumen," terangnya.
Sementara itu, Ketua KSPSI Kebumen Akif Fatwal Amin mengatakan, pelatihan juru parkir sudah kerap diusulkan, namun sejauh ini belum ada kejelasan. Dia pun menanti keberpihakan legislatif maupun eksekutif terkait keberadaan buruh yang bekerja sebagai jukir. Selain pelatihan, dirinya juga mendorong program khusus lain terkait kesejahteraan jukir yang notabene telah memberikan sumbangsih terhadap retribusi daerah. "Penting buat peningkatan kapasitas. Jukir ini kan cermin pelayanan masyarakat," jelasnya. (fid/pra)