MUNGKID - Kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara dan peserta, tetapi juga oleh para pemilihnya. Pernyataan itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi PKPU Nomor 1 Tahun 2025 dan pengukuhan Relawan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Pakis Senin (15/9).
Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jateng Basmar Perianto Amron menegaskan pentingnya membangun kesadaran pemilih. Ketika pemilihnya baik, sebagian persoalan pemilu bisa terselesaikan. "Semua pihak yang terlibat harus sama-sama menjaga agar pemilu berkualitas," ujarnya.
Baca Juga: Banyaknya Long Weekend pada 2025 Berdampak Signifikan pada Kenaikan Kunjungan Wisatawan di Sleman
Basmar juga menyoroti soal sistem pendataan pemilih. Menurutnya, Indonesia masih menggunakan stelsel pasif, yang mana KPU aktif mendata, sementara pemilih bersifat pasif. "Berbeda dengan negara seperti Jerman, di sana pemilih wajib mendaftar. Jika tidak, mereka otomatis kehilangan hak pilih," bebernya.
Dinamika demokrasi lokal ikut disoroti Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir. Dia mengingatkan, janji politik para calon kepala daerah maupun anggota dewan perlu terus diawasi. Enam bulan setelah dilantik, kepala daerah sudah harus memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
"Saat ini, Kabupaten Magelang sedang membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2026 sebagai implementasi awal," ungkap Sakir.
Namun, dia mengakui, untuk meningkatkan kualitas demokrasi tidak semudah membalik telapak tangan. Praktik politik yang tidak terpuji masih terjadi. Sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang tegas oleh pengawas pemilu. Selain itu, partai politik juga harus berani mengevaluasi kadernya sebelum maju ke kontestasi.
Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati menekankan pentingnya validasi data pemilih. Menurutnya, perubahan data kependudukan seperti kematian, perpindahan domisili, hingga status baru TNI/Polri harus terus diperbarui agar daftar pemilih tetap akurat.
Tidak hanya menyimak paparan, forum ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan langsung kepada ketua DPRD. Aspirasi yang muncul antara lain keterbatasan lapangan kerja, masalah layanan kesehatan, hingga tuntutan realisasi janji kampanye bupati dan wakil bupati terpilih. (aya/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita