MUNGKID – Ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Magelang menjalani pengalaman tak biasa pada Agustus lalu. Mereka tidak hanya bekerja di balik meja, melainkan turun langsung ke desa-desa, menelusuri gang-gang sempit hingga dusun di lereng perbukitan, untuk mendata kondisi riil warga miskin.
Penugasan besar-besaran ini merupakan bagian dari program Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) 2025. Selama 14–29 Agustus, sebanyak 7.554 petugas diterjunkan. Mereka terdiri dari 25 supervisor, 984 pengawas, dan 6.545 pencacah lapangan (PCL). Targetnya, mereka diminta mendata 87.791 keluarga miskin di seluruh Kabupaten Magelang.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji semula ragu terhadap penugasan tersebut. Dia mengira, hanya bisa tercapai 70 persen. "Di awal saya sendiri sempat ragu, apakah ini bisa selesai. Apalagi medannya sulit, ada keterbatasan akses jalan, cuaca, hingga dinamika sosial," paparnya pada malam apresiasi VDK Award 2025, Rabu (10/9).
Namun, keraguan itu terpatahkan berkat semangat para ASN. Hasilnya, 99,75 persen target tercapai atau 86.045 keluarga berhasil terdata. Capaian tersebut cukup membanggakan. Untuk menghargai kerja keras mereka, pemkab menggelar VDK Award 2025. Ajang ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud apresiasi atas dedikasi ASN yang telah berpartisipasi dan mencurahkan tenaganya dalam VDK 2025.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto menyebut, dari hasil pendataan, pemkab kini memiliki potret baru kemiskinan di wilayahnya. Angka-angka itu mengungkap wajah keseharian warga yang masih jauh dari sejahtera. Di antaranya, 11.775 keluarga belum memiliki rumah dan 1.102 keluarga tinggal di rumah tak layak huni.
Kemudian, 10.211 keluarga tidak memiliki akses air bersih, sementara 18.951 keluarga sumber air minumnya terkontaminasi limbah. Lalu, 4.931 keluarga belum punya jamban. Selanjutnya, 7.728 keluarga belum menikmati listrik PLN. Bahkan mirisnya, masih ada 213 keluarga yang hidup tanpa listrik sama sekali.
Sementara dalam bidang kesehatan, 69.848 penduduk belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) atau memiliki PBI yang tidak aktif. Selain itu, lanjut Adi, masih ada 18.604 penduduk dengan penyakit komorbid seperti hipertensi atau TBC, serta 5.800 warga penyandang disabilitas.
Dari aspek pendidikan juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dia mengatakan, mayoritas warga miskin hanya lulus SD. Tercatat 4.655 anak putus sekolah di jenjang SD, 2.577 di SMP, dan 2.078 di SMA. Alasan utamanya beragam. Mulai dari tidak mampu (27,84 persen), merasa cukup dengan pendidikan yang ada (23,01 persen), atau menempuh jalur pendidikan nonformal seperti pesantren (18,35 persen).
Meski begitu, sebagian besar anak putus sekolah masih menyimpan keinginan untuk kembali belajar. Lantas, dari sisi ekonomi, rata-rata pendapatan keluarga miskin di Kabupaten Magelang hanya Rp 969 ribu per bulan dan hampir semuanya habis untuk kebutuhan pangan. "Bahkan ada 6.857 keluarga yang mengaku pernah hanya makan sekali sehari karena tidak punya uang," katanya.
Adi mengatakan, hasil dari pendataan ini akan dimanfaatkan lebih jauh. Data itu akan dimasukkan ke dalam portal Satu Data Kabupaten Magelang, lengkap dengan menu progres data yang bisa diakses berbagai pihak. Dengan basis data baru ini, program penanggulangan kemiskinan diharapkan lebih tepat sasaran.
Selain itu, kata dia, data baru ini menjadi alat monitoring untuk memantau perubahan kondisi keluarga prioritas. "Ini adalah modal besar. Bukan hanya angka di atas kertas, tetapi cerita nyata di lapangan. Data ini akan menjadi dasar kebijakan yang lebih adil dan program yang lebih tepat sasaran," tegas Adi.
Kepala SDN Giripurno 2, Borobudur Ali Masykuri mengutarakan, proses verifikasi di lapangan bukan tanpa hambatan. Para petugas harus menghadapi medan berat, akses internet yang minim, hingga dinamika sosial warga yang kerap sulit ditemui di rumah karena bekerja di ladang. Sebab dia juga merasakan tantangan tersebut.
Terlebih, Ali menyebut, Giripurno merupakan desa tertinggi dengan kondisi jalan berbatu, sempit, tanjakan dan turunan tajam. "Kami tidak bisa naik sepeda motor, jadi harus jalan kaki. Kadang bolak-balik ke rumah warga karena saat didatangi mereka sedang di ladang," tuturnya.
Ali bersama enam rekan guru lainnya mendapat jatah mendata 112 keluarga. Aktivitas itu dilakukan selepas mengajar, antara pukul 14.00 hingga 18.00. "Lelah memang, tapi ada juga hikmahnya. Kami jadi lebih dekat dengan warga, mengenal langsung kondisi mereka. Ada yang tidak punya listrik, ada yang tidak punya penghasilan tetap, dan ada yang jambannya tidak layak," imbuhnya. (aya)
Editor : Iwa Ikhwanudin