Unjuk rasa yang awalnya berlangsung tertib di Alun-Alun Pati berubah memanas setelah terjadi dorong-mendorong antara peserta aksi dan aparat kepolisian.
Sekitar pukul 11.00 WIB, suasana semakin tegang ketika massa mulai melempar botol minuman, hingga sandal ke arah barisan polisi yang berjaga.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika sejumlah pengunjuk rasa berhasil mendobrak gerbang kantor bupati.
Aparat kepolisian merespons dengan menyemprotkan meriam air ke arah massa.
Puncak kericuhan terjadi sekitar pukul 12.00 WIB, saat polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.
Ribuan massa pun berhamburan mencari tempat aman untuk menghindari paparan gas tersebut.
Setelah menunggu berjam-jam di bawah teriknya matahari, massa yang mengepung kantor bupati akhirnya ditemui langsung oleh Bupati Pati, Sudewo, sekitar pukul 12.16 WIB.
Dengan pengawalan ketat, Sudewo menaiki kendaraan taktis milik kepolisian agar dapat berbicara kepada massa.
Di tengah sorakan dan teriakan para demonstran, ia menyampaikan permohonan maaf secara singkat serta berjanji akan memperbaiki kinerjanya.
Setelah menunggu berjam-jam, massa yang mengepung kantor bupati akhirnya ditemui langsung oleh Sudewo sekitar pukul 12.16 WIB.
Dengan pengawalan ketat, Bupati Sudewo naik ke atas kendaraan taktis milik kepolisian untuk bisa berbicara kepada kerumunan massa.
Di hadapan para demonstran yang menyorakinya, Sudewo dengan singkat menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan memperbaiki kinerjanya.
“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” ujar Sudewo dari atas kendaraan taktis, di tengah kondisi unjuk rasa yang masih memanas.
Namun, momen tersebut tidak berlangsung lama. Kericuhan kembali pecah ketika massa mulai melemparkan botol air mineral dan sandal ke arah Bupati.
Situasi yang tidak terkendali memaksa Sudewo segera kembali masuk ke dalam mobil dinas dan meninggalkan lokasi menuju kantor bupati.
Insiden ini menunjukkan tingginya tensi antara pemerintah daerah dan masyarakat Pati terkait kebijakan kenaikan PBB yang sempat menuai polemik.
Meski kebijakan tersebut telah dibatalkan, aksi unjuk rasa besar-besaran ini menjadi penegasan bahwa warga menginginkan pemerintah lebih transparan, responsif, dan mengedepankan kepentingan rakyat sebelum mengambil keputusan yang berdampak luas.
Penulis: Adella Haviza
Editor : Bahana.