KEBUMEN - Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kebumen bakal mengirim 60 anggotanya untuk menjalani pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus. Selama tiga hari mulai 6-8 Mei, anggota BPD tersebut akan digembleng secara serius agar menjadi BPD penggerak tingkat kabupaten.
Ketua PABDSI Kebumen Ahmad Zen Kholik menyampaikan, 60 calon anggota BPD penggerak merupakan representasi dari berbagai desa di Kebumen. Diklat yang digelar ini bertujuan agar BPD semakin cakap dalam menjawab tantangan atas dinamika yang terjadi di desa. "Kalau guru ada penggerak, kami juga punya. Kami akan mencatat sejarah, bahwa akan lahir BPD penggerak," jelas Zen, saat silaturahmi akbar BPD se-Kebumen Sabtu (3/5).
Zen mengatakan, pengiriman peserta ke badan diklat merupakan program perdana PABDSI Kebumen. Program ini juga menjadi embrio baru untuk mewujudkan kualitas BPD. Saat ini pihaknya juga telah berkoordinasi dengan balai diklat di Jogja untuk pelaksanaan agenda tersebut. "Mungkin satu-satunya BPD se-Indonesia. Saat ke Badiklat, orang sana juga kaget, kok bisa BPD ada semacam diklat," ungkapnya.
Setelah diklat, diharapkan anggota BPD penggerak ini dapat menularkan ilmu kepada anggota BPD lain. Dengan begitu, BPD sebagai mitra strategis pemerintah mampu mengemban tugas optimal. Adapun materi yang diterima selama diklat tidak lain menyangkut tugas pokok dan fungsi BPD.
Dia menegaskan pentingnya profesionalisme serta kapasitas mumpuni bagi anggota BPD. Tujuannya untuk mendorong agar desa semakin berdaulat dan mandiri. "Kebumen harus bangga, karena tidak semua BPD di kabupaten mau mengawali," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kebumen Anis Madkhan menyebut, gelaran diklat akan menjadi ruang bagi anggota BPD memahami lebih jauh peran di desa. "Setahu saya, baru ada penggerak dari swadaya masyarakat. Sekarang BPD ke arah situ," ungkap Anis.
Anis mengatakan, tugas dan fungsi pokok BPD prinsipnya tidak beda jauh dengan DPRD. Sama-sama punya peran mengawasi pemerintah. Termasuk penganggaran serta perumusan regulasi. Sehinga bagi dia, BPD sangat penting memahami berbagai hal di tengah kompleksitas tata kelola pembangunan desa. "BPD itu perwakilan masyarakat pilihan. Mereka punya posisi strategis. Dan sudah sepatutnya ada penguatan lembaga," katanya. (fid/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita