KEBUMEN - Pemkab Kebumen sedang bersiap untuk menjalani penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025. Berbagai indikator penilaian terus dioptimalkan demi meraih predikat nindya atau naik satu tingkat dari predikat sebelumnya.
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinsos P3A Kebumen Sri Fatmawati menyampaikan, penilaian KLA merupakan agenda rutin tahunan oleh kementerian terkait.
Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus mengapresiasi berbagai program terkait pemenuhan hak perempuan dan anak di setiap daerah. "Tahun ini kami intens untuk meraih KLA kategori Nindya," terangnya, Selasa (25/3).
Fatmawati menjelaskan, terdapat lima jenjang kategori KLA. Yakni, pratama, madya, nindya, utama dan layak anak. Sedangkan saat ini Kebumen masih ada beberapa tahap lagi untuk mencapai kategori kabupaten layak anak.
Ia pun mengajak seluruh elemen turut berpartisipasi aktif mendukung pencapaian tersebut. "Tidak mudah untuk sampai puncak kategori KLA. Tentu ada tantangan dan hambatan. Tapi kami optimis semua bisa terpenuhi dengan kerja bersama," terangnya.
Dalam waktu dekat, Dinsos P3A Kebumen akan bersiap menghadapi penilaian verifikasi lapangan. Penilaian ini dilakukan langsung oleh tim dari Kementerian PPA. Dalam persiapan tersebut dinas akan berkolaborasi dengan barbagai elemen, mulai dari organisasi perangkat daerah, dunia usaha hingga NGO.
Fatmawati menyebut, ada beberapa indikator yang dijadikan patokan penilaian KLA. Meliputi dukungan regulasi, alokasi anggaran, inovasi, relevansi program, sumber daya manusia kemitraan dengan berbagai pihak serta keterlibatan forum perempuan dan anak.
"Jadwal penilaian masih bisa berubah, tapi kami persiapan untuk penilaian di April," ucapnya.
Pegiat Perempuan dan Anak Kebumen Marlina mengingatkan predikat KLA sejatinya bukan sekadar formalitas semata.
Baca Juga: Pengangguran di Sleman Bisa Ikuti Program Padat Karya, Berbayar hingga Rp 95 Ribu per Hari
Namun menjadi pedoman serta barometer pemerintah bersama masyarakat menuju kriteria dan target dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.
"Sebenarnya yang terpenting itu kesadaran. Bagaimana pun menyadarkan masyarakat ramah kepada perempuan dan anak, itu tidak mudah. Butuh komitmen dan kekompakan," jelasnya. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo