MUNGKID - Setiap tanggal 22 Maret, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang memperingati hari ulang tahun (HUT) Kota Mungkid. Pada 2025 ini, usianya memasuki 41 tahun. HUT tersebut menjadi penanda bahwa ada peristiwa perpindahan pusat pemerintahan dari Kota Magelang ke Kota Mungkid. Tepatnya pada Kamis, 22 Maret 1984.
Pemerhati Sejarah dan Budaya Magelang Amat Sukandar menceritakan, perpindahan ini tidak lepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Magelang. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah tersebut merupakan kademangan (wilayah setingkat kecamatan) dari Kasunanan Surakarta. Dalem kademangan berlokasi di sebelah utara Alun-alun Kota Magelang.
"Dalem kademangan itu dinamakan Kebondalem yang artinya kebun milik Sri Susuhunan Pakubuwana VI dari Kasunanan Surakarta," jelasnya, Kamis (20/3/2025).
Pada masa penjajahan Inggris, Raden Ngabehi Danukromo diangkat sebagai bupati pertama Kabupaten Magelang pada tahun 1811 dengan gelar Raden Adipati Arya Danoeningrat I. Pengangkatan bupati ini dilakukan setelah kawasan Kedu dipisahkan dari Kesultanan Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwana III oleh Pemerintah Inggris. Kantor pemerintahannya bertempat di sisi utara Alun-alun Kota Magelang.
Dia melanjutkan, ketika Inggris tidak lagi berkuasa, Pemerintah Belanda melantik kembali Raden Ngabehi Danukromo sebagai bupati Magelang. Pengangkatannya didasarkan pada surat keputusan gubermen/pemerintah Penjajah Belanda tanggal 30 November 1813.
Menurut catatan buku sejarah, Raden Ngabehi tewas dalam peperangan melawan laskar Pangeran Diponegoro pada 28 September 1825. Setelah itu, kursi pemerintahan diserahkan kepada anak keturunan Raden Ngabehi dan memerintah Kabupaten Magelang hingga 1942. Sejak zaman Jepang hingga sekarang, para bupati sudah bukan lagi berasal dari keturunan Danoeningrat.
Selama masa perang kemerdekaan tahun 1948-1949, kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Magelang berpindah-pindah. Karena pada masa itu, keadaan Magelang tidak aman. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1948, Kota Magelang ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Magelang.
Lalu, pada 1950, diterbitkannya UU Nomor 13 Tahun 1950 yang memberikan hak kepada daerah-daerah kabupaten di Jawa Tengah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Sehingga Kota Magelang menjadi pusat dua pemerintahan, yakni kabupaten dan kotapraja. Terlebih, Kota Magelang juga menjadi tempat kedudukan Residen Kedu dan Akademi Militer.
Sukandar menyebut, adanya empat instansi tersebut menyebabkan Kota Magelang semakin padat. Saat kepemimpinan Bupati Magelang Drh Soepardi pada 1979, ada gagasan untuk memindahkan ibu kota kabupaten. Alhasil, dibentuklah tim survei yang melibatkan Universitas Diponegoro.
Pada 1982, Pemkab Magelang memilih empat calon lokasi ibu kota. Antara lain di Kecamatan Secang, Mertoyudan, Muntilan, dan Mungkid. Berdasarkan hasil survei, dipilihlah Kecamatan Mungkid sebagai lokasi ibu kota yang layak. Hasil tersebut dimintakan persetujuan DPRD, gubernur, dan Dirjen Pemerintahan Otonomi Daerah.
"Akhirnya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Magelang dari Kota Magelang ke Kota Mungkid," sebutnya.
Selanjutnya, pembangunan kompleks kantor Pemkab Magelang mulai dilaksanakan pada 1983. Namun, pada 16 Agustus 1983, Bupati Magelang Drh Soepardi wafat sebelum masa jabatannya selesai. Karenanya, kursi kepemimpinan dijabat oleh pelaksana tugas (plt) Bupati Magelang Drs Al Soelistyo yang kala itu menjabat sebagai pembantu gubernur Jateng untuk wilayah Kedu.
Perpindahan kedudukan pusat pemerintahan itu ditandai dengan peresmian Kota Mungkid sebagai ibu kota Kabupaten Magelang oleh gubernur Jawa Tengah kala itu, HM Ismail Surya. Tepatnya pada Kamis Pon, 22 Maret 1984. Sejak menjadi ibu kota Kabupaten Magelang, Kota Mungkid berkembang pesat di berbagai bidang. Seperti pemerintahan, ekonomoni, pendidikan, dan pariwisata.
Hanya saja, kata Sukandar, hingga saat ini belum ada keputusan soal penentuan Hari Jadi Kabupaten Magelang. Sementara yang setiap tahun diperingati adalah HUT Kota Mungkid atau merayakan perpindahan pusat pemerintahan, dari Kota Magelang ke Kota Mungkid.
"Sejak tahun 1984 sampai sekarang ini, yang diperingati hanya HUT Kota Mungkid. Waktu itu, saya juga menjadi saksi sejarah berpindahnya ibu kota tersebut," paparnya.
Dia berharap, pemkab bisa segera mencari Hari Jadi Kabupaten Magelang dengan menggelar seminar dan mengundang pakar-pakar sejarah. Sebab untuk menetapkannya, perlu kajian lebih dalam agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pemkab bisa merayakan hari jadinya setiap tahun.
"Kalau HUT Kota Mungkid, kan, ibaratnya hanya merayakan pindah rumah. Sementara hari lahirnya sampai sekarang belum diketahui," sambung Sukandar. (aya)
Editor : Iwa Ikhwanudin