KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen bakal mencanangkan gerakan pangan murah (GPM) di 106 desa selama Ramadan. Program ini akan menyasar sejumlah desa dengan kategori desa rawan pangan dan miskin ekstrem.
Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah menyampaikan, GPM digelar untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan. GPM perdana akan berlangsung pada awal pekan kedua Ramadan. Sasarannya 91 desa miskin ekstrem dan 15 desa rawan pangan. "Kami antisipasi dengan GPM ketika terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok," ungkap Zaeni, saat rapat dinas membahas pengendalian inflasi daerah Jumat (7/3).
Zaeni mengatakan, memasuki pekan pertama Ramadan harga komoditas pangan di Kebumen masih tergolong aman. Pun demikian dengan stok bahan pangan dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat. "Hanya ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan, namun masih aman," sambungnya.
Selain GPM, pemerintah daerah juga bakal menggandeng berbagai pihak untuk menggelar operasi pasar. Dimulai dari 24 Februari hingga 29 Maret. Kegiatan ini akan dipusatkan di perwakilan kantor PT Pos di beberapa kecamatan. Adapun komoditas yang dijual seperti beras, minyak goreng, gula pasir, daging, dan bawang putih.
Dari sisi keamanan pangan, tim lintas sektor juga akan memperketat pengawasan di pasar modern maupun pasar tradisional. Pengawasan ini akan fokus memeriksa kandungan dan masa kadaluarsa dari produk pangan. "Nanti dicek, barangkali ada kandungan bahan berbahaya," jelasnya.
Sementara itu, Sekda Kebumen Edi Rianto mengatakan, tim pengendali inflasi akan bergerak serentak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi lonjakan harga tak wajar selama Ramadan dan masa libur Lebaran. "Kami ingin pastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan mudah dan harga terjangkau," kata Edi.
Dalam waktu dekat, Disperindag KUKM Kebumen akan menerbitkan surat imbauan agar masyarakat bijak berbelanja. Imbauan juga menekankan agar pelaku usaha dari mulai warung hingga retail modern. Untuk bersedia menjaga pasokan barang serta tidak mempermainkan harga. "Jika dicurigai ada penimbunan atau distribusi tersendat dinas dapat melakukan sidak pasar dengan polres," tutup Edi. (fid/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita