MUNGKID - Pemerintah mewanti-wanti agar harga gabah tidak boleh di bawah harga pokok penjualan (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram (kg). Selain itu, pemerintah juga menargetkan luas tambah tanam (LTT) padi meningkat 1,5 hingga 2 juta hektare per bulan di seluruh Indonesia. Upaya itu dilakukan demi berhasilnya swasembada pangan.
Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setiyanto menuturkan, saat ini Bulog memiliki program jemput gabah. Bulog bakal membeli gabah kepada petani seharga Rp 6.500 per kg dengan cara dijemput dan membayar di tempat. "Jadi, petani tidak perlu memikirkan ongkos angkutnya karena semua ditanggung Bulog," ujarnya, Selasa (25/2).
Dengan program tersebut, kata dia, petani hanya bertugas untuk membersihkan gabahnya dan memasukkan ke dalam karung. Setelah itu, petani bisa mengubungi kantor Bulog terdekat. Maka, akan ada petugas Bulog yang bakal menghampirinya. Gabah tersebut bisa ditimbang dan dibayar di tempat.
Dia menyebut, Bulog menargetkan dapat menyerap gabah kering panen sebanyak 828 ribu ton. Selain itu, Bulog juga menargetkan penyerapan beras sebanyak 2,56 juta ton. Jika dijumlahkan, targetnya dapat menyerap tiga juta ton beras. "Kalau beras, kami akan menyerap dengan harga Rp 12 ribu per kg. Namun, ada beberapa ketentuan," sebutnya.
Hingga saat ini, dia melanjutkan, Bulog telah menyerap hampir 155 ribu ton setara beras. Jumlah tersebut meningkat 14 kali lipat dibanding tahun lalu pada periode yang sama. Dari pencapaian itu, dia optimistis, penyerapan sebanyak 3 juta ton beras dapat berhasil. Hal itu dilakukan untuk mendukung keberhasilan swasembada pangan pada periode Februari hingga April 2025.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengutarakan, serapan gabah harus dimaksimalkan dan tidak boleh melebihi HPP, yakni Rp 6.500 per kg. "Yang paling penting hari ini adalah tingkatkan LTT, indeks pertanaman (IP), serta produktivitas pertanian," ujar dia.
Amran mengatakan, saat ini LTT di Jawa Tengah dan Jawa Timur meningkat tajam di angka 52 persen atau sekitar 1 juta hektare. Untuk menambah LTT itu, diperlukan kerja keras pemerintah bersama seluruh stakeholder terkait, termasuk penyuluh pertanian lapangan (PPL) seluruh Indonesia. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo