MUNGKID - Empat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik dengan pengambilan sumpah/janji jabatan pada Rabu (16/10/2024).
Proses ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Ita Widyaningsih, dan diikuti oleh Sakir dari PDIP sebagai Ketua DPRD, serta Muhammad Fahrudin (PKB), Soeharno (Gerindra), dan Abdul Aziz (PKS) sebagai wakil ketua.
Lalu, dilanjutkan dengan penyerahan palu dari pimpinan sementara kepada pimpinan definitif masa jabatan 2024-2029.
Pengambilan sumpah tersebut juga menandai dimulainya berbagai agenda penting DPRD Kabupaten Magelang, termasuk pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 dan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam masa sidang ketiga, serta beberapa program lainnya.
Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir mengakui, tugas dan tantangan ke depan tidak mudah.
Namun, dengan semangat gotong royong dan sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah, dia optimistis dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi Kabupaten Magelang.
Dia juga menjelaskan, ada sejumlah agenda penting yang menanti. Seperti pembentukan panitia khusus (pansus) tata tertib (tatib) DRPD Kabupaten Magelang. Tahapan itu sudah diawali dengan tim perumus.
"Besok akan menerima usulan dari masing-masing fraksi sebagai anggota pansus untuk membahas tatib," bebernya, Rabu (16/10/2024).
Begitu penyusunan tatib rampung, akan dimintakan evaluasi dari pj gubernur Jateng dan dilakukan evaluasi bersama pansus.
Tujuannya untuk penyempurnaan dari hasil evaluasi pj gubernur Jateng. Barulah dilanjutkan dengan rapat paripurna penetapan tatib DPRD Kabupaten Magelang.
Baca Juga: Daftar Gen Z Terkaya di Dunia: Muda, Sukses, dan Berharta Triliuanan: Siapa Saja Sosoknya?
Setelah alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk, DPRD memiliki agenda yang cukup banyak. Di antaranya menyelesaikan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2025.
"Kemarin RAPBD-nya sudah diserahkan ke DPRD. Namun karena belum terbentuk alat kelengkapan sehingga kami belum bisa membahas dengan teman-teman eksekutif," sebutnya.
Selain itu, ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama membahas Raperda yang sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2024.
Di masa sidang ketiga, ada beberapa Raperda yang akan diselesaikan secepat mungkin.
Dia membuka pintu selebar-lebarnya terhadap saran, kritik, dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Sakir meyakini, dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh pihak, kinerja DPRD akan semakin baik dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Magelang.
Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto mengatakan, pengucapan sumpah/janji bukan sekadar seremoni pergantian kepemimpinan DPRD semata. Akan tetapi, harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan amanah masyarakat.
Terlebih, Kabupaten Magelang memiliki sejumlah potensi yang dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dia menyebut, DPRD merupakan representsi dari partai politik yang akan menjadi mitra eksekutif.
"Sehingga diperlukan kerja sama guna mendorong berbagai program dan kebijakan yang strategis serta mampu memberikan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Magelang," katanya.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dengan Pemkab Magelang harus terus diperkuat untuk memastikan intergritas, transparasi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan serta keputusan yang diambil.
Sepyo berharap, pimpinan dan anggota dewan untuk bersama-sama membangun serta merumuskan berbagai kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Sepyo mengingatkan, masih ada beberapa agenda penting yang harus diselesaikan bersama selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Di antaranya pembahasan dan penyampaian RAPBD tahun anggaran 2025.
"Diharapkan RAPBD 2025 bisa segera disetujui dan ditetapkan tepat waktu agar program serta kegiatan yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara optimal," ujarnya. (aya)
Editor : Winda Atika Ira Puspita