PURWOREJO - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsosdaldukkb) Kabupaten Purworejo menggelar forum konsultasi public (FKP) pada Kamis (26/9). FKP tersebut bertajuk standar pelayanan Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo tahun 2024.
Kepala Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo Ahmat Jainudin menyampaikan, di 2024-2025, Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo memiliki lima inovasi layanan. Di antaranya, optimalisasi bapak asuh anak stunting (BAAS), sistem layanan Rujukan terpadu (SLRT), optimalisasi pusat kesejahteraan sosial (puskesos), pokja pemenuhan alat bantu disabilitas, serta satu desa satu alat bantu.
Inovasi-inovasi tersebut merupakan upaya dari Dinsosdaldukkb Purworejo menyelesaikan permasalahan sosial di Kabupaten Purworejo. Seperti, permasalahan sosial, kemiskinan, hingga stunting di Purworejo.
Diketahui, program BAAS merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat penurunan stunting. Yakni, menyasar langsung pada keluarga berisiko stunting dengan melibatkan sejumlah pihak.
Mereka akan memberikan bantuan makanan tambahan untuk anak-anak yang terindikasi stunting selama tiga bulan berturut-turut."Untuk saat ini, berdasarkan survei kesehatan Indonesia (SKI) prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo turun 0,7 persen dari 21,3 persen di 2022 menjadi 20,6 persen di 2023," katanya, Kamis (26/9).
Sebagai pengendalian, juga melakukan pengukuran penimbangan serentak pada seluruh balita di Kabupaten Purworejo, yakni sebagai parameter kedua melalui aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). "Di periode Juli lalu, dari 11.098 baduta yang diukur ada 1.638 yang stunting, sedang dari 20.017 balita yang diukur ada 3.856 yang stunting," sebut dia.
Selain stunting, Dinsosdaldukkb Purworejo juga memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas dengan program pokja pemenuhan alat bantu disabilitas dan satu desa satu alat bantu. "Menurut data per September 2024, penyandang disabilitas Purworejo ada 7.043 dengan berbagai jenis disabilitas," ujarnya.
Selama ini, untuk pemenuhan alat bantu, pihaknya menggandeng Pusat Rehabilitasi Yakkum Jogjakarta. Selain itu, mendorong pemerintah desa (pemdes) melakukan gerakan satu desa satu alat bantu dari dana desa (DD).
Baca Juga: Pasar Terban Kerap Jadi Lokasi Pembuangan Sampah Liar, Ini Langkah DLH Kota Jogja
Kemudian, puskesos merupakan satu lembaga membantu menyelesaikan masalah sosial yang ada di tingkat desa atau kelurahan. Sedangkan, SLRT adalah sistem layanan yang membantu masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan mereka.
Jainudin mengungkap, dalam menjalankan program-program tersebut, Dinsosdaldukkb Purworejo juga menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya, gedung kantor yang tidak memiliki aula, gudang alat kontrasepsi (alkon) terpisah, belum memiliki rumah singgah, kualitas dan kuantitas SDM kurang, Indikator kemiskinan tidak seragam. "Serta, dukungan sarpras penanggulangan bencana yang kurang," tandasnya. (han/pra)
Editor : Heru Pratomo