RADAR JOGJA - Bupati petahana Arif Sugiyanto mengaku telah menjalin komunikasi dengan tujuh partai pemilik kursi parlemen. Dia cukup optimis gerbong koalisi besar akan terwujud pada perhelatan Pilkada 2024 mendatang.
Tujuh parpol tersebut meliputi PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, PPP, Partai Golkar, PAN dan PKS. Dari tujuh parpol itu, Arif punya kans besar untuk mengantongi dukungan lebih dari separuh kursi DPRD Kebumen.
"Ditunggu ya. Kalau jawab sekarang kartas (rekomendasi) belum saya pegang, nanti terlalu jumawa," ungkap Arif, saat penyerahan berkas pendaftaran bacabup ke DPD PKS Kebumen, Senin (15/7).
Mantan Korps Bhayangkara itu mengatakan, berbagai peluang kemungkinan bisa saja terjadi dalam dunia politik. Atas kondisi ini dia akan menghitung cermat kalkulasi politik untuk Pilkada mendatang. "Lebih baik, hari ini kami ke PKS. Kemungkinan besok ke PKB, ya tinggal datang saja," bebernya.
Arif menyatakan, sampai hari ini dirinya tak ingin terburu-buru berbicara rekomendasi. Dia sadar, semua keputusan akhir terkait rekomendasi menjadi kewenangan pengurus partai di tingkat pusat. Namun begitu, penjajakan koalisi tetap akan ditempuh sebagai bentuk persiapan jelang Pilkada 2024. "Jadi semua ada pertimbangan, apakah akan daftar atau tidak," ungkapnya.
Dia memahami, pada kontestasi Pilkada 2024 terdapat parpol yang kini telah menyiapkan kader untuk maju sebagai bacabup maupun bacawabup. Arif pun mengaku cukup menghargai keputusan tersebut. "Dari sembilan partai, tujuh partai sudah komunikasi. Tinggal nanti keputusan seperti apa," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Kebumen Pramono mengatakan, jelang penutupan pendaftaran bacabup dan bacawabup, sudah ada tiga tokoh yang mengambil berkas pendaftaran. Masing-masing istri mantan bupati Kebumen, Lilis Nuryani. Kemudian, Ketua PKB Kebumen Zaeni Miftah dan Bupati petahan Arif Sugiyanto. "Kami batasi, paling akhir tanggal 17 Juli. Berapa pun yang masuk, semua kami proses," jelasnya.
Pramono menjelaskan, terkait rekomendasi akan diatur berdasar mekanisme dan regulasi partai. Dia menjelaskan, setelah seluruh berkas pendaftaran diterima nantinya akan diserahkan kepada pengurus PKS secara berjenjang.
Kemudian, berkas tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan turunnya rekomendasi. "Tidak ada istilah potong kompas. Harus lewati prosedur. Nanti ada analisa dari DPW ke DPP," tuturnya. (fid/pra)
Editor : Satria Pradika