PURWOREJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 12.
Predikat tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
"Alhamdulillah tahun ini mendapatkan opini WTP kembali. Ini merupakan raihan ke 12. Kabupaten Purworejo secara berturut-turut mendapatkan WTP sejak 2012 lalu," ujar Bupati Purworejo Yuli Hastuti Selasa (14/5/2024).
Menurut Yuli, Kabupaten Purworejo masih memiliki banyak kekurangan dalam menyajikan laporan keuangan.
"Tanpa sinergi dari semua pihak dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Purworejo tentu akan sulit," katanya.
Dia berharap, dengan raihan opini WTP kembali, ke depan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Purworejo akan lebih akuntabel, terukur, dan terarah.
Baik dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan, pembangunan, serta kemasyarakatan.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Purworejo Kelik Susilo Ardani sangat mengapresiasi atas predikat opini WTP ke 12 untuk Kabupaten Purworejo.
"Harapannya, Pemkab Purworejo dapat terus bersinergi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," jelasnya.
Menurut Kelik, LHP sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan baik dari segi perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
Dia meminta agar Pemkab Purworejo menindaklanjuti catatan-catatan yang ada dalam LHP tersebut.
"Agar terwujud pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel," tegas dia.
Diinformasikan, penyerahan opini WTP dilakukan pada Selasa (14/5) di Gedung BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang.
Yakni, diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho.
Dia menjelaskan, opini WTP ada tiga tipe yaitu WTP, WTP dengan penekanan suatu hal dan WTP dengan penekanan hal lain.
Sedangkan, Kabupaten Purworejo mendapatkan predikat opini WTP dengan penekanan suatu hal.
Hari menyebut, BPK melihat satu hal terkait dengan pengelolaan di BPR yang bisa berdampak pada Pemkab Purworejo.
"Tetapi, tidak mempengaruhi kewajaran penyajian, jadi tetap WTP tapi ada satu hal yang harus diperhatikan," bebernya.
Dia berharap, LHP tersebut akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan oleh Pemkab Purworejo.
"Semoga dapat lebih transparan dan akuntabel lagi," tandasnya. (han)
Editor : Meitika Candra Lantiva