RADAR JOGJA – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Purworejo Hadi Sadsila sangat mengapresiasi adanya program Gebyar Diskon Pupuk di Kabupaten Purworejo tersebut. Mengingat, tahun ini alokasi atau kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Purworejo dikurangi yakni urea 9.051,4 ton dan NPK untuk padi 5.977 ton.
Hadi menyebut, jumlah tersebut belum bisa mencukupi 75 ribu petani di Kabupaten Purworejo. Seharusnya kebutuhan pupuk urea di Kabupaten Purworejo sekitar 12 ribu ton dan pupuk NPK sembilan ribuan ton. "Tadi saya sampaikan agar kuota subsidinya ditambah agar kebutuhan di Purworejo dapat terpenuhi," terangnya Kamis (18/1).
Baca Juga: Jarak Luncur 2,4 Kilometer, Gunung Merapi Luncurkan Dua Kali Awan Panas Guguran (APG) Malam Ini
Sebab, para petani di Kabupaten Purworejo keluhan utamanya adalah pupuk. Jika pupuk kurang, produktivitas padi tidak maksimal. Bahkan, kata Hadi, dari pertemuan dengan Presiden Jokowi di Purwokerto pada beberapa waktu lalu, Jokowi meminta Jawa Tengah yang mengalami penurunan prestasi dalam hal produksi pangan nasional, harus dinaikkan kembali.
"Konsekuensinya Pak Jokowi harus mau memenuhi pupuk khususnya di Kabupaten Purworejo. Itu yang kami titipkan lewat Pupuk Indonesia, agar Pak Jokowi bisa memenuhi itu," terang dia.
Pupuk Indonesia menggelar Gebyar Diskon Pupuk untuk pada petani di Kabupaten Purworejo pada Kamis (18/1) di Gudang Pupuk Penyangga (GPP) Purworejo. Kegiatan yang digelar oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian memulai Pupuk Indonesia tersebut, para petani Kabupaten Purworejo dapat membeli pupuk nonsubsidi dengan harga murah. Yaitu, Rp 270 ribu dapat pupuk jenis urea dan NPK masing-masing satu sak dengan harga semestinya Rp 450 ribu.
Dalam agenda Gebyar Pupuk Diskon tersebut, hadir Direktur Utama Pupuk Sriwidjaja Palembang Daconi Khotob. Dia menyampaikan, agenda tersebut sengaja diselenggarakan di Kabupaten Purworejo karena menjadi salah satu kabupaten penghasil padi cukup banyak. Yakni, 300 ribu ton dari sembilan juta ton, bahkan hampir 10 juta ton yang dihasilkan.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau. Rencananya akan digelar di berbagai kota/kabupaten selama Januari sampai Februari 2024. "Saya berharap ini dapat mendorong petani menanam lebih awal dan hasil panen bisa dinikmati April nanti," harap dia.
Menurutnya, melalui program subsidi pupuk yang setiap tahun dialokasikan sekitar Rp 25 triliun untuk membantu petani. Di 2024, pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk bersubsidi. Yakni, dengan mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari semula memakai kartu tani.
Pihaknya berkomitmen, untuk memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Yakni, untuk mendukung program percepatan musim tanam pada awal 2024. (han/pra)
Editor : Heru Pratomo