RADAR JOGJA – Jika menggunakan angka kemiskinan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, jumlah warga miskin Kota Magelang masih 7.450 orang. Yaitu mereka yang biaya konsumsi kurang dari Rp 575 ribu per bulan.
Pemkot Magelang mengklaim, tingkat kemiskinan Kota Magelang di 2023 menurun sebesar 0,99 poin dari 7,1 persen menjadi 6,11 persen dibandingkan 2022. Dilihat dari sisi jumlah artinya penduduk miskin berkurang dari 8.650 orang menjadi 7.450 orang.
Wakil Wali Kota Magelang M Mansyur mengungkapkan, angka kemiskinan tahun ini menempatkan wilayahnya di urutan ke-3 terendah se-Jawa Tengah. Setelah Kota Semarang dan Kota Salatiga. Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami penurunan dari 10,93 menjadi 10,77.
Sejak 2021, tingkat kemiskinan Kota Magelang terus menurun. Pada 2021 tingkat kemiskinan Kota Magelang 7,75 persen, menurun menjadi 7,1 persen di 2022. Selanjutnya, menurun cukup tinggi di 2023 menjadi 6,11 persen. "Artinya, semangat untuk menyejahterakan masyarakat Kota Magelang akan semakin ditingkatkan," tutur Mansyur.
Sekretaris Daerah Kota Magelang Hamzah Kholifi menyebut, strategi kolaborasi, sinergitas antar stakeholder baik OPD terkait, swasta, komunitas, dan pegiat sosial masyarakat dinilai penting. "Termasuk dukungan dan dorongan kepada seluruh jajaran serta pihak-pihak terkait termasuk para mitra yang ada di masyarakat," ujarnya.
Hamzah memaparkan, dalam upaya menurunkan kemiskinan Pemerintah Kota Magelang secara konseptual mengacu pada tiga strategi. Pertama, mengurangi beban pengeluaran yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
Secara langsung, lanjut dia, dilakukan melalui program perlindungan sosial, diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara strategi secara tidak langsung, yakni dengan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Dimulai dari pendidikan melalui bantuan operasional sekolah, seragam sekolah, subsidi beasiswa kuliah, gerakan pugar rumah belajar (Gepura), dan balai belajar atau penyediaan wifi gratis.
Selanjutnya, dimensi kedua yaitu kesehatan melalui home care, jaminan kesehatan, posyandu balita dan lansia, program Jemput Sakit Antar Sehat, serta jaminan persalinan. Dimensi ketiga yakni infrastruktur melalui bantuan kepada rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan kawasan kumuh, dan rusunawa. Kemudian, sistem penyediaan air minum (SPAM) komunal dan sistem pengolahan air limbah domestik setempat (SPALD-S), serta tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R).
Selain strategi mengurangi beban pengeluaran, kata dia, dilakukan strategi kedua yaitu meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. "Dan strategi ketiga yaitu mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil," papar Hamzah.
Dia menjelaskan, strategi kedua dilaksanakan melalui dua dimensi. Yaitu dimensi ketahanan pangan dan dimensi ketenagakerjaan. Sementara strategi ketiga dilakukan melalui dimensi ketenagakerjaan. Dimensi ketahanan pangan dilakukan melalui urban farming, plaza tani, pekarangan pangan lestari, subsidi benih, cadangan pangan, dan distribusi pangan.
Sedangkan dimensi ketenagakerjaan dilakukan melalui pelatihan kerja, padat karya, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan UMKM. Selain itu melalui kewirausahaan pemuda, pelatihan bagi pelaku industri pariwisata, pelatihan bagi perempuan kepala keluarga (PEKKA), dan pelatihan bagi difabel.
Kepala Bappeda Kota Magelang Handini Rahayu menambahkan, dari indikator yang sudah disusun berdasarkan profil keluarga ada beberapa kelurahan yang termasuk dalam masyarakat miskin. Yang terbanyak di Kelurahan Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan dan Magersari. (aya/pra)