RADAR JOGJA - Tingkat Kemiskinan Kota Magelang di tahun 2023 menurun sebesar 0,99 poin dari 7,1 persen menjadi 6,11 persen dibandingkan tahun 2022. Dilihat dari sisi jumlah artinya penduduk miskin berkurang dari 8.650 orang menjadi 7.450 orang.
Wakil Wali Kota Magelang M Mansyur mengungkapkan, angka kemiskinan tahun ini menempatkan wilayahnya di urutan ke-3 terendah se-Jawa Tengah. Setelah Kota Semarang dan Kota Salatiga. Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami penurunan dari 10,93 menjadi 10,77.
Sejak 2021, tingkat kemiskinan Kota Magelang terus menurun. Pada 2021 tingkat kemiskinan Kota Magelang 7,75 persen, menurun menjadi 7,1 persen di 2022. Selanjutnya, menurun cukup tinggi di 2023 menjadi 6,11 persen.
Dikatakan sebagai masyarakat miskin apabila angka garis kemiskinan atau biaya konsumsi kurang dari Rp 575 ribu per bulan. Sedangkan untuk kategori miskin ekstrem apabila pengeluaran per kapita kurang dari Rp 10.739 atau USD 1,9 tiap harinya.
Penurunan angka kemiskinan itu, kata dia, patut untuk disyukuri dan akan menjadi pendorong bagi Kota Magelang agar bisa menurunkan tingkat kemiskinan lebih rendah lagi.
"Artinya, semangat untuk menyejahterakan masyarakat Kota Magelang akan semakin ditingkatkan," tutur Mansyur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Hamzah Kholifi mengatakan, penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan. Melalui beberapa strategi daerah. Utamanya soal komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan.
Hamzah menyebut, strategi kolaborasi, sinergitas antar stakeholder baik OPD terkait, swasta, komunitas, dan pegiat sosial masyarakat dinilai penting.
"Termasuk dukungan dan dorongan kepada seluruh jajaran serta pihak-pihak terkait termasuk para mitra yang ada di masyarakat," ujarnya.
Terkait dengan data sasaran penerima manfaat, ketersediaan, serta kualitas data yang terverifikasi dan tervalidasi ikut menjamin ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan.
Hamzah memaparkan, dalam upaya menurunkan kemiskinan Pemerintah Kota Magelang secara konseptual mengacu pada tiga strategi. Pertama, mengurangi beban pengeluaran yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
Secara langsung, lanjut dia, dilakukan melalui program perlindungan sosial, diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Sementara strategi secara tidak langsung, yakni dengan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Yang mana dilakukan melalui tiga dimensi. Dimensi pertama yaitu pendidikan melalui bantuan operasional sekolah, seragam sekolah, subsidi beasiswa kuliah, gerakan pugar rumah belajar (Gepura), dan balai belajar atau penyediaan wifi gratis.
Selanjutnya, dimensi kedua yaitu kesehatan melalui home care, jaminan kesehatan, posyandu balita dan lansia, program Jemput Sakit Antar Sehat, serta jaminan persalinan.
Dimensi ketiga yakni infrastruktur melalui bantuan kepada rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan kawasan kumuh, dan rusunawa. Kemudian, sistem penyediaan air minum (SPAM) komunal dan sistem pengolahan air limbah domestik setempat (SPALD-S), serta tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R).
Selain strategi mengurangi beban pengeluaran, kata dia, dilakukan strategi kedua yaitu meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. "Dan strategi ketiga yaitu mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil," papar Hamzah.
Dia menjelaskan, strategi kedua dilaksanakan melalui dua dimensi. Yaitu dimensi ketahanan pangan dan dimensi ketenagakerjaan.
Sementara strategi ketiga dilakukan melalui dimensi ketenagakerjaan. Dimensi ketahanan pangan dilakukan melalui urban farming, plaza tani, pekarangan pangan lestari, subsidi benih, cadangan pangan, dan distribusi pangan.
Sedangkan dimensi ketenagakerjaan dilakukan melalui pelatihan kerja, padat karya, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan UMKM. Selain itu melalui kewirausahaan pemuda, pelatihan bagi pelaku industri pariwisata, pelatihan bagi perempuan kepala keluarga (PEKKA), dan pelatihan bagi difabel.
Kepala Bappeda Kota Magelang Handini Rahayu menambahkan, dari indikator yang sudah disusun berdasarkan profil keluarga ada beberapa kelurahan yang termasuk dalam masyarakat miskin. Yang terbanyak di Kelurahan Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan dan Magersari.
Menurut dia, upaya penanganan kemiskinan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Dengan tetap melakukan evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya.
Dengan demikian, Pemkot Magelang masih akan terus mengupayakan agar di akhir tahun RPJMD penurunan kemiskinan akan melampaui angka-angka yang telah ditargetkan. (aya)
Editor : Heru Pratomo