RADAR JOGJA – Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 54,25 di Kabupaten Magelang mencapai angka 54,25. Capaian itu membuat Kabupaten Magelang menjadi salah satu daerah rawan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, peningkatan kewaspadaan dan antisipasi dini perlu dilakukan. Utamanya terhadap setiap potensi yang dapat mengganggu situasi sosial politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto menuturkan, pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat. Hanya saja, realisasinya berbeda ketimbang pemilu 2019. Sebab, masa kampanye pemilu kali ini ditetapkan hanya 75 hari. Cenderung lebih singkat daripada 2019 lalu.
Pada rentang waktu 75 hari itulah, harapannya bisa terbebas dari isu polarisasi politik, kampanye hitam, perseteruan relawan atau pendukung, hingga menyebarkan hoaks di media sosial. Lantaran hal itu menjadi tantangan bagi penyelenggara pemuli 2024 medatang. “Itu jangan dibiarkan untuk terus berkembang karena akan menimbulkan dampak yang luas,” ujarnya, Jumat (13/10).
Terkait hal tersebut, pada rakor lintas sektoral ini secara khusus Adi meminta agar seluruh pihak untuk mendukung kesiapan pelaksanaan pemilu dengan baik. Komponen penyelenggaraan pemilu harus siaga setiap waktu. Termasuk responsif terhadap berbagai masukan dari masyarakat. “Buka kran komunikasi selebar-lebarnya, sehingga tingkat partisipasi masyarakat tumbuh dengan baik," imbuhnya.
Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruruh Wicaksono menyampaikan, satu di antara indikator suksesnya pemilu adalah logistik yang tepat waktu dan dalam kondisi baik. Kemudian, petugas dan penyelenggara pemilu harus mampu memetakan potensi kerawanan di masing-masing wilayah.
Dia menegaskan kepada internal kepolisian ketika ada dugaan pelanggaran pemilu segera koordinasikan. “Baik di tingkat desa, kecamatan, maupun Kabupaten. Koordinasikan dengan Bawaslu melalui sentra Gakkumdu,” tegas Ruruh. (aya/din)
Editor : Satria Pradika