PURWOREJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo alami defisit anggaran pada semester pertama tahun ini sebesar Rp 4 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Purworejo Said Romadhon menyebut, defisit anggaran merupakan hal yang wajar.
"Menutupnya menggunaan pembiayaan diantaranya adalah menggunakan sisa lebih perhitungan tahun lalu. Kita coba, hanya memang harus efisiensi, efektif, dan terkendali agar dalam perjalanan tidak terjadi defisit real," ujarnya.
Mengingat, APBD adalah pendapatan ya belanja artinya uang yang didapat juga dibelanjakan. "Kalau belanjanya lebih cepat dari pendapatan bisa terjadi defisit real," ungkap dia.
Disebutkan, untuk menekan adanya defisit itu, pihaknya bersepakat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan koordinasi sehingga bisa terlayani semua. Menurutnya, defisit itu hal biasa tetapi pasti dapat tertutup di akhir.
"Negara pun seperti itu, karena anggaran, pendapatan, dan belanja. Jadi cari uang ya membelanjakan. Hanya direm belanjanya agar tidak lebih cepat dari pendapatan. Itu yang harus dipahami bersama," sebut Said.
Saat ditanya terkait, adakah anggaran yang akan dikurangi atau diefisiensi untuk menekan defisit, Said mengatakan tidak ada. Hanya mengendalikan APBD dan upaya optimalisasi pendapatan.
"Jadi pendapatan berapa pun harus dipungut, jangan sampai ada tunggakan-tunggakan dan sebagainya. Jadi semua masuk, insyaallah kita coba," imbuh dia.
Ketua DPRD Purworejo Dion Agas Setiabudi saat rapat paripurna dalam membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan APBD Purworejo menyebut, defisit itu terjadi karena adanya penyesuaian anggaran.
Di antaranya, terkait anggaran gaji PPPK hingga pendapatan PAD salah satunya retribusi parkir atau wisata yang belum optimal.
"Tapi saya optimistis Rp 4 miliar itu akan tertutup karena jumlah itu tidak besar. Solusinya, nanti akan dilihat lagi dan memilah mana belanja daerah yang mendesak (urgent) dan mendorong eksekutif untuk memaksimalkan pendapatan daerah di semester kedua tahun ini," ungkap Dion. (han)
Editor : Bahana.