RADAR JOGJA - DPRD Purworejo anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Rp 7,5 miliar untuk mengatasi ancaman bencana di Kabupaten Purworejo termasuk kekeringan.
Seperti diketahui, kekeringan di Kabupaten merupakan masalah yang menahun. Artinya, hampir setiap tahun terjadi kekeringan di wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk itu, DPRD Purworejo melakukan antisipasi salah satunya dengan menganggarkan BTT.
Baca Juga: Gelar Sesorah Basa Jawa bagi Pejabat Pemkab Purworejo
Ketua DPRD Purworejo Diom Agasi Setiabudi menyebutkan, pihaknya menganggarkan BTT Rp 6 miliar di APBD murni dan di APBD perubahan ditambah Rp 1,5 miliar. "BTT itu kan biaya tak terduga. Kita kan tidak bisa pastikan kebutuhan tangki air itu berapa kan tidak bisa. Maka, BTT peruntukkannya untuk bencana yang tidak bisa diprediksi bukan hanya kekeringan saja," katanya Rabu (16/8/2023).
Selain itu, dia juga mengusulkan tiga langkah antisipasi untuk mengatasi kekeringan. Yaitu, untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. "Untuk jangka pendek kami sudah tambahkan BTT untuk dropping air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan," imbuhnya.
Kemudian, untuk solusi jangka menengah pihaknya juga telah membicarakan terkait kekeringan dengan PUPR baik di tingkat kementerian hingga kabupaten. Misalnya, membuat rogram penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas).
Baca Juga: Purworejo Duduki Peringkat 29 dari 35 Peserta Porprov 2023
"Sebenarnya, prototipenya sudah kami coba di Desa Kedunggubah (Kaligesing) dan Sudimoro (Purworejo). Selama ini kekeringan di desa itu cukup parah sehingga kami buat sumur tampung atau rain water harvesting," sebutnya.
Yakni, memanen hujan daru atap-atap rumah dan disambungkan dan dimasukkan di bak penampungan yang sudah ada filternya. Jadi, dapat dipastikan airnya bersih dan layak untuk air baku.
Sementara, untuk solusi jangka panjang adalah revitalisasi dan reboisasi untuk wilayah mata air khususnya di Perbukitan Menoreh. Mengingat, di wilayah menoreh dinilai rata-rata kendalanya yang dulu ada mata air, sekarang mata airnya mati atau debitnya sudah berkurang tidak seperti dulu. "Maka solusi jangka panjangnya adalah reboisasi serta revitalisasi yaitu fungsi hutan harus ditingkatkan lagi," kata dia.
Kepala BPBD Purworejo Haryono menyebutkan, pihaknya sudah melakukan pemetaan dan pendataan di Kabupaten Purworejo terkait wilayah yang rawan kekeringan bersama para camat. Dari pemetaan tersebut, terdapat 83 desa di Kabupaten Purworejo yang rawan kekurangan air bersih. (han)
Editor : Heru Pratomo