PRANCIS – Kerusuhan dan penjarahan yang melanda sejumlah wilayah di Prancis mendorong pemerintah memperketat pengamanan. Jam malam terbatas diberlakukan di beberapa kota setelah demonstrasi pada akhir pekan berujung pada bentrokan, perusakan fasilitas umum, dan penjarahan tempat usaha.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memulihkan ketertiban serta mencegah terjadinya kekerasan susulan. Pembatasan aktivitas diterapkan secara lokal berdasarkan kondisi keamanan masing-masing wilayah, tanpa memberlakukan jam malam secara menyeluruh di ibu kota Paris.
Di Paris, polisi menetapkan jam malam di kawasan Place de la République dan Les Halles pada Senin malam hingga Selasa pagi, 20 Oktober 2026. Pembatasan itu juga disertai larangan kegiatan berkumpul dan demonstrasi di sejumlah kawasan tertentu untuk mengurangi risiko bentrokan.
Sejumlah kota lain turut menerapkan pembatasan aktivitas malam hari. Di beberapa wilayah sekitar Lille, anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun dilarang beraktivitas di luar rumah pada jam tertentu. Kebijakan serupa juga diterapkan di Nice, sedangkan Marseille membatasi kegiatan berkumpul untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
Kerusuhan bermula dari gelombang demonstrasi yang dipicu ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan pelayanan publik. Persoalan biaya hidup, kenaikan harga bahan bakar, serta kondisi fasilitas pendidikan turut menjadi perhatian dalam rangkaian aksi tersebut.
Namun, demonstrasi yang berlangsung di berbagai wilayah berkembang menjadi aksi kekerasan. Sejumlah kelompok terlibat bentrokan dengan aparat keamanan, sementara tempat usaha dan bangunan publik menjadi sasaran perusakan. Balai kota di Limoges bahkan mengalami kebakaran yang menyebabkan kerusakan serius pada bangunan bersejarah tersebut.
Dampak kerusuhan juga dirasakan oleh sektor perdagangan. Sekitar 3.000 tempat usaha mengalami kerusakan atau penjarahan di sejumlah kota. Kondisi ini membuat banyak pemilik usaha harus menghadapi kerugian akibat rusaknya bangunan, etalase, dan barang dagangan.
Pemerintah berupaya membantu pelaku usaha yang terdampak agar dapat kembali menjalankan kegiatan ekonominya. Bantuan yang disiapkan mencakup dukungan keuangan bagi perusahaan serta kebijakan penghentian sementara aktivitas kerja bagi pekerja di tempat usaha yang operasionalnya terganggu.
Situasi tersebut turut memunculkan kritik terhadap kesiapan aparat dalam mengantisipasi kerusuhan. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez sempat menawarkan pengunduran diri setelah muncul sorotan terhadap penanganan keamanan. Namun, Presiden Emmanuel Macron menolak tawaran tersebut dan meminta peningkatan langkah pengamanan serta evaluasi terhadap kelemahan dalam perencanaan.
Pemerintah Prancis memilih pendekatan pengamanan yang terarah dengan memperkuat pengawasan di wilayah rawan. Penambahan personel keamanan juga menjadi perhatian untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya aksi lanjutan dalam beberapa hari mendatang.
Hingga 20 Oktober 2026, aparat keamanan masih berupaya menjaga ketertiban dan mencegah terulangnya aksi penjarahan. Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk memulihkan kegiatan masyarakat serta membantu pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat kerusuhan.
Pemberlakuan jam malam terbatas diharapkan dapat mengurangi risiko kekerasan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Sementara itu, pemulihan fasilitas umum dan kegiatan ekonomi menjadi bagian penting dalam mengembalikan kondisi kota-kota terdampak.
(Maria Margaretha Nirong Gedo)
Editor : Iwa Ikhwanudin
Sumber : Berbagai Sumber