RADAR JOGJA – Hubungan Inggris dan Israel kembali memanas. Pemerintah Inggris pada Rabu (9/9) mengumumkan aturan baru terkait perdagangan dengan permukiman Israel di wilayah Tepi Barat.
Melalui kebijakan tersebut, Inggris melarang masuknya sejumlah barang yang diproduksi dari permukiman Israel di Tepi Barat. Pemerintah Inggris juga mengambil tindakan terhadap sejumlah pihak yang dinilai ikut mendukung pembangunan dan perluasan permukiman di wilayah tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari tekanan Inggris terhadap kebijakan permukiman Israel. Pemerintah Inggris menilai terus bertambahnya permukiman dapat semakin menyulitkan upaya membangun negara Palestina dan Israel yang hidup berdampingan.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan keputusan tersebut diambil karena pemerintahnya melihat perkembangan situasi di Tepi Barat semakin mengkhawatirkan. Inggris juga menyoroti kekerasan yang dilakukan sejumlah pemukim terhadap warga Palestina.
Kebijakan Inggris tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara. Prancis dan Kanada termasuk negara yang ikut mengambil langkah terhadap aktivitas perdagangan yang berkaitan dengan permukiman Israel. Sejumlah negara Eropa lainnya juga menyatakan dukungan terhadap tekanan internasional terkait persoalan tersebut.
Baca Juga: Ukraina Serang Fasilitas Gas Rusia di Siberia, Drone Tempuh Jarak 3.000 Kilometer
Meski begitu, dampak langsung terhadap perdagangan Inggris dan Israel diperkirakan tidak terlalu besar. Barang yang berasal dari permukiman hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan perdagangan Israel. Namun, keputusan Inggris dinilai mempunyai dampak politik dan diplomatik yang lebih besar.
Respons dari Israel kemudian muncul. Pemerintah Israel mengecam keputusan Inggris dan mengambil langkah balasan terhadap sejumlah perwakilan Inggris.
Salah satu keputusan yang diambil Israel adalah meminta konsulat Inggris di Yerusalem Timur ditutup. Berdasarkan laporan Reuters, Israel memberikan waktu 30 hari kepada pihak Inggris untuk menyelesaikan proses penutupan tersebut.
Israel juga memberlakukan larangan masuk terhadap sejumlah politikus Inggris. Langkah tersebut menjadi tanda bahwa perselisihan kedua negara tidak berhenti pada masalah perdagangan, tetapi mulai merembet ke hubungan diplomatik.
Baca Juga: Menikmati Suasana Asri Sajjan Heritage Farm, Destinasi Wisata di Dataran Tinggi Kabupaten Karo
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menilai kebijakan Inggris sebagai bentuk tekanan terhadap Israel. Pemerintah Israel juga menolak pandangan bahwa aktivitas permukiman mereka dapat diperlakukan seperti yang dituduhkan negara-negara Barat.
Di sisi lain, pemerintah Inggris tetap mempertahankan keputusannya. Inggris menegaskan bahwa kebijakan tersebut ditujukan kepada aktivitas dan perdagangan yang berkaitan dengan permukiman di Tepi Barat, bukan kepada masyarakat Israel secara keseluruhan.
Perselisihan ini terjadi ketika kondisi di Timur Tengah masih menjadi perhatian dunia. Situasi di Gaza dan Tepi Barat terus memicu reaksi dari berbagai negara. Aktivitas pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat juga menjadi salah satu persoalan yang sering dibahas dalam upaya mencari penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Bagi Inggris, pembatasan perdagangan menjadi salah satu cara untuk memberikan tekanan terhadap kebijakan permukiman Israel. Sementara itu, Israel melihat keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan memilih memberikan respons melalui jalur diplomatik.
Dengan adanya keputusan dari kedua negara, hubungan Inggris dan Israel kini menghadapi persoalan baru. Belum diketahui apakah ketegangan tersebut akan berhenti pada kebijakan perdagangan dan penutupan konsulat atau berkembang menjadi persoalan diplomatik yang lebih luas.
Perkembangan hubungan kedua negara selanjutnya masih akan menjadi perhatian, terutama jika negara lain ikut mengambil kebijakan serupa terhadap aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat.
(Maria Margaretha Nirong Gedo)
Sumber: Reuters, Associated Press (AP), The Guardian.
Editor : Iwa IkhwanudinSumber : Berbagai Sumber