TOKYO – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali meminta sejumlah negara, termasuk Jepang, China, Prancis, Korea Selatan, dan Inggris, untuk mengirim kapal perang guna mengamankan jalur pelayaran Selat Hormuz.
Permintaan ini muncul setelah Iran melakukan pembatasan lalu lintas kapal di selat strategis tersebut sebagai respons atas serangan udara AS terhadap target militer di Pulau Kharg, pusat ekspor minyak utama Iran.
Namun, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Tokyo melalui akun resmi X (@IraninJapan) mengecam keras langkah Trump.
Dalam unggahan berbahasa Inggris pada 15 Maret 2026, kedutaan menyatakan bahwa ajakan Trump tersebut justru menempatkan negara-negara sekutu dalam dilema rumit karena empat alasan utama:
Tidak ada pembenaran hukum – Trump gagal membuktikan legalitas perang agresi AS terhadap Iran, bahkan di dalam negeri sendiri.
Tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan Piagam PBB, sehingga sulit meyakinkan negara lain untuk ikut serta.
Tanpa konsultasi – Keputusan menyerang negara berdaulat dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan negara-negara yang kini diminta bantuan.
Menyeret ke masalah tak terselesaikan – Trump menyeret negara lain ke dalam krisis yang bahkan ia sendiri tidak mampu menyelesaikannya, sambil memaksa mereka menanggung akibat keputusan yang dianggap keliru.
Hambatan konstitusional – Banyak negara berpotensi menghadapi tantangan hukum domestik jika bergabung dalam intervensi yang tidak dapat diprediksi ini.
Kedutaan Iran menegaskan bahwa Trump tampaknya tidak menyadari bahwa leverage geopolitik bukan hak istimewa pihak agresor semata.
Iran menjalankan hak bela diri sesuai Pasal 51 Piagam PBB setelah serangan AS-Israel yang telah berlangsung beberapa pekan.
Unggahan tersebut mendapat respons beragam di media sosial, termasuk dukungan dari aktivis anti-perang di Jepang yang menolak keterlibatan militer. Beberapa laporan menyebut Jepang menolak secara halus permintaan Trump, dengan menyatakan bahwa Tokyo akan membuat keputusan sendiri tanpa tekanan eksternal.
Konflik ini telah memicu lonjakan harga minyak dunia karena Selat Hormuz menjadi jalur transit sekitar 20-30 persen pasokan minyak global. Iran mengklaim kendali penuh atas selat tersebut dan mengancam akan menargetkan kapal yang mencoba melintas tanpa izin.
Situasi ini terus memantik kekhawatiran eskalasi lebih luas di Timur Tengah, sementara upaya diplomatik internasional masih terhambat. Pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN memantau ketat perkembangan, mengingat ketergantungan impor energi dari kawasan Teluk Persia. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin