TIMUR TENGAH – Gelombang krisis energi global kini mulai terasa di Asia Tenggara. Imbas dari konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di Iran, yang memicu penutupan Selat Hormuz, membuat sejumlah negara di kawasan mengambil langkah darurat. Filipina dan Thailand termasuk yang paling awal merasakan dampaknya dengan kebijakan pengetatan penggunaan energi di sektor pemerintahan.
Selat Hormuz, jalur laut paling kritis di dunia untuk pasokan minyak, masih tertutup. Akibatnya, negara-negara di Asia Tenggara yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas melalui jalur ini terpaksa memutar otak. Berdasarkan laporan Al Jazeera pada Kamis (12/3/2026), Indonesia menjadi salah satu negara yang paling waspada mengingat ketergantungannya pada impor minyak mentah mencapai lebih dari sepertiga dari total kebutuhan nasional.
Pemerintah di beberapa negara tetangga telah bergerak lebih dulu. Di Filipina, kantor-kantor pemerintahan resmi memberlakukan empat hari kerja dalam sepekan untuk menghemat energi. Sementara itu, pejabat di Thailand dan Vietnam diimbau untuk bekerja dari rumah dan membatasi perjalanan dinas yang tidak perlu. Myanmar bahkan memberlakukan sistem ganjil-genap untuk kendaraan.
Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, telah mengumumkan pemberlakuan batas atas harga solar. Vietnam juga mulai mengintervensi pasar dengan menarik dana stabilisasi harga bahan bakar nasional. Langkah-langkah ini dinilai sebagai antisipasi dini terhadap krisis pasokan yang lebih parah jika Selat Hormuz tidak segera dibuka.
Meskipun dikenal sebagai negara produsen minyak, Indonesia ternyata berada dalam posisi yang rentan. Ekonom dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Alloysius Joko Purwanto, menyebutkan bahwa Indonesia bersama Filipina, Thailand, Malaysia, dan Brunei adalah negara dengan eksposur tertinggi terhadap gangguan pasokan minyak mentah. Kelima negara ini mengimpor 60-95 persen kebutuhan minyak mentah mereka.
Data menunjukkan, cadangan bahan bakar nasional Indonesia hanya cukup untuk 21-23 hari konsumsi. Jumlah ini jauh di bawah standar negara tetangga di Asia Timur Laut seperti Jepang yang memiliki cadangan untuk 254 hari, atau Korea Selatan (208 hari) dan China (120 hari).
Peneliti dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Sam Reynolds, mengingatkan bahwa negara-negara ASEAN kini tengah berjuang mencari pasokan alternatif. "Semua negara berusaha keras mengganti pasokan yang terganggu, tetapi alternatif jangka pendek sangat terbatas karena masalah jarak pengiriman, biaya, dan konfigurasi kilang," jelas Reynolds.
Krisis ini tidak hanya berdampak pada harga BBM di pompa, tetapi juga mulai melumpuhkan sektor industri hulu. Perusahaan petrokimia di kawasan, termasuk Singapura dan Indonesia, mulai mengumumkan force majeure karena takut tak bisa memenuhi kontrak.
Di Thailand, perusahaan petrokimia Rayong Olefins, bagian dari Siam Cement Group, terpaksa menghentikan operasi pabrik karena tak bisa mendapatkan bahan baku utama seperti nafta dan propana. Thailand bahkan telah melarang ekspor minyak, kecuali ke negara tetangga seperti Laos dan Kamboja yang sama-sama terdesak.
Para ekonom memperingatkan bahwa situasi bisa memburuk dengan cepat jika blokade berlanjut. Priyanka Kishore, direktur dan ekonom utama di Asia Decoded, memperkirakan dalam dua hingga tiga minggu ke depan akan terdengar lebih banyak kabar buruk terkait krisis ini.
"Jika tidak ada perubahan, kawasan ini bisa menghadapi ancaman resesi," ujar Kishore.
The Economist Intelligence Unit dalam catatan risetnya, Rabu (11/3/2026), memperkirakan harga minyak global akan rata-rata mencapai 80 dolar AS per barel pada 2026. Lonjakan harga ini dipastikan akan mendorong inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia, termasuk Indonesia.
Pemerintah Indonesia sendiri hingga saat ini belum mengumumkan kebijakan serupa dengan negara tetangga, namun tekanan untuk segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri kian menguat. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin