TOKYO – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menuai kritik keras setelah secara terbuka mendukung kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta operasi militer Israel terhadap Iran.
Sikap ini dinilai berisiko besar bagi perekonomian Jepang yang bergantung pada Selat Hormuz sebagai jalur impor minyak utama.
Menurut data yang beredar luas di media sosial, sekitar 90% minyak impor Jepang melewati Selat Hormuz di Teluk Persia.
Jalur strategis ini kini terancam gangguan akibat konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran, termasuk pembatasan lalu lintas kapal tanker dan potensi penutupan selat.
Sebuah utas viral di platform X (dulu Twitter) dari akun @SocialistMMA menyoroti ironi historis dalam posisi Takaichi.
"Mereka bilang Iran tidak boleh punya senjata nuklir. Tapi yang pernah mengebom nuklir Jepang itu Amerika Serikat, bukan Persia," tulis akun tersebut, disertai gambar dan video yang menunjukkan dukungan Takaichi terhadap Trump serta kritik terhadap "kepentingan Zionis".
Utas tersebut langsung mendapat puluhan ribu like, ribuan repost, dan ratusan balasan—termasuk dari warga Jepang sendiri.
Beberapa netizen Jepang menyatakan rasa malu dan kekecewaan mendalam.
"Saya sebagai orang Jepang merasa sangat malu. Pemerintah kami sudah dikuasai orang gila," tulis salah satu pengguna berbahasa Jepang (@7_momoiro_usagi).
Pengguna lain menambahkan, "Takaichi bukan representasi rakyat Jepang. Dia boneka kubu global," sementara ada pula yang menyebut posisi pemerintah Jepang sebagai "penjualan pekerja Jepang demi kepentingan Zionis".
Kritik semakin memanas karena Jepang dikenal sebagai korban satu-satunya serangan nuklir dalam sejarah perang dunia (Hiroshima dan Nagasaki oleh AS tahun 1945), namun kini justru mendukung narasi anti-nuklir Iran sambil berdiri di sisi AS yang pernah melakukan hal tersebut.
Sementara itu, pemerintah Jepang dikabarkan menolak permintaan untuk mengerahkan kapal penyapu ranjau ke Selat Hormuz selama konflik berlangsung, dengan alasan batasan konstitusi pasifis Jepang.
PM Takaichi dijadwalkan bertemu Trump di Washington pada 19 Maret 2026 untuk membahas situasi Timur Tengah, meski Tokyo tampak berhati-hati agar tidak terlibat militer secara langsung.
Survei terbaru menunjukkan mayoritas warga Jepang (sekitar 75%) menolak perang tersebut, dan sikap Takaichi memicu protes.
Konflik ini semakin menambah tekanan bagi pemerintahan Takaichi yang baru saja menang pemilu besar pada Januari 2026, namun kini dihadapkan pada gelombang ketidakpuasan publik atas prioritas kebijakan luar negeri yang dinilai mengorbankan kepentingan nasional. (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin