RADAR JOGJA - Badan intelijen China menyatakan akan memburu mata-mata Jepang setelah muncul dugaan kebocoran informasi sensitif yang diduga melibatkan jaringan mata-mata dari Negeri Sakura.
Laporan ini diungkap South China Morning Post pada Rabu (19/11), mengutip keterangan resmi dari Kementerian Keamanan Negara China (MSS).
Dalam laporan, SCMP menyatakan jika otoritas keamanan China selama beberapa tahun terakhir semakin aktif menelusuri upaya pencurian informasi rasahasia negara yang diduga dilakukan oleh badan intelijen Jepang.
Langkah tersebut diambil karena akhir-akhir ini kekhawatiran Beijing meningkat terhadap aktivitas spionase yang mengancam kemanan negara dan stabilitas regional.
MSS menegaskan jika mereka dengan tegas menggagalkan setiap rencana licik untuk memecah belah negara di lini intelijen, selain itu China juga memastikan akan tetap waspada terhadap tindakan tercela negara asing yang berupaya mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan.
Beijing menilai dinamika geopolitik di Asia Timur semakin kompleks, sehingga respons intelijen yang lebih agresif dianggap perlu dilakukan.
Meski tidak merinci kasus atau individu tertentu, MSS menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk menjaga keamanan negara dari ancaman eksternal.
Perlu diketahui bahwa ketegangan diplomatik antara China dan Jepang kembali memanas setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di parlemen yang menyinggung isu sensitif mengenai Taiwan.
Dalam forum resmi itu Takaichi menegaskan bahwa jika China melancarkan serangan militer terhadap Taiwan, situasi tersebut akan dikategorikan situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang yang memungkinkan Tokyo mengambil langkah militer sebagai hak bela diri kolektif.
Meski pemerintah Jepang memastikan bahwa kebijakan resminya soal Taiwan tidak mengalami perubahan, pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Beijing.
Bagi China, kedaulatan Taiwan merupakan "garis merah" yang tak boleh disentuh negara lain.
Sensitivitas isu ini membuat komentar Takaichi dianggap sebagai provokasi serius yang mengancam hubungan kedua negara.
Kemarahan Beijing tidak hanya tampak dari pernyataan resmi, tetapi juga tercermin melalui tindakan diplomatik yang tidak lazim.
Konsul Jenderal China di Osaka dilaporkan mengunggah pesan bernada agresif di media sosial, menggunakan metafora kekerasan yang ditafsirkan sejumlah media sebagai ajakan untuk ‘memotong leher’ para pengkritik Beijing.
Unggahan tersebut kemudian dihapus, namun jejak retorikanya menunjukkan tingginya emosi di kalangan diplomat China dan memicu Tokyo untuk mengeluarkan imbauan keamanan kepada warganya yang berada di China.
Eskalasi politik ini dengan cepat merembet ke sektor ekonomi. China merespons dengan mengeluarkan peringatan keras agar warganya menunda perjalanan ke Jepang.
Dampaknya terasa seketika: ratusan ribu tiket penerbangan dibatalkan, memengaruhi industri pariwisata kedua negara. China juga juga telah mmenyatakan larangan impor seluruh produk makanan laut dari Jepang.
Sikap tegas Beijing mengisyaratkan penggunaan tekanan ekonomi sebagai alat diplomasi untuk mendorong Jepang menyesuaikan posisinya.
Namun dari sisi Tokyo, juru bicara pemerintah Minoru Kihara menyatakan bahwa Jepang belum menerima pemberitahuan resmi terkait potensi larangan impor seafood, dan hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa pernyataan Takaichi akan ditarik kembali.
Muhtar Dinata