RADAR JOGJA – Serangan paramotor dalam sebuah festival dan aksi protes di wilayah tengah Myanmar memakan korban sejumlah 24 orang meninggal dunia dan 47 orang terluka.
Sebanyak 100 orang berkumpul di Kotapraja Chaung U pada Senin malam (6/10/2025) untuk menghadiri festival Thadingyut, ketika paralayang bermesin menjatuhkan dua bom ke arah kerumunan orang.
Acara ini juga merupakan peringatan dengan penyalaan lilin sebagai protes terhadap kebijakan junta.
Myanmar tengah dilanda perang saudara sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021 silam yang diperkirakan memakan korban warga sipil sebanyak lebih dari 5.000 orang.
Dilansir dari BBC Burmese, Pejabat People’s Defence Force menyatakan bahwa mereka menerima informasi tentang potensi serangan udara pada pertemuan di hari Senin (6/10/2025) dan bergegas segera mengakhiri protes mereka.
Namun, paramotor tiba lebih awal dari dugaan sebelumnya dan menjatuhkan bom hanya dalam rentang waktu tujuh menit.
Ledakan dari bom tersebut menyulitkan proses identifikasi mayat dan potongan-potongan tubuh juga dikumpulkan.
Pihak Amnesty Internasional pada hari Selasa (7/10/2025) mengatakan bahwa pemakaian paralayang bermesin oleh junta untuk menyerang warga merupakan bagian dari “disturbing trend” di area tersebut.
Junta meningkatkan unit paramotor karena terbatasnya kesediaan pesawat dan helikopter.
Sanksi internasional membuat junta kesulitan dalam menyediakan peralatan militer.
Joe Freeman, peneliti Myanmar dari Amnesty International, mengatakan bahwa serangan tersebut “seharusnya menjadi peringatan keras bahwa warga sipil di Myanmar membutuhkan perlindungan segera.”
Ia juga menyerukan kepada ASEAN yang akan menggelar pertemuan akhir bulan ini agar meningkatkan tekanan terhadap junta dan meninjau kembali pendekatan yang selama hampir lima tahun telah gagal melindungi rakyat Myanmar.
Dalam acara doa bersama dan penyalaan lilin, para peserta memprotes wajib militer yang diberlakukan oleh junta serta pemilihan umum yang akan datang, sambil menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan para tahanan politik.
Myanmar dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada bulan Desember mendatang, pemilu pertama sejak junta merebut kekuasaan pada tahun 2021.
Namun para pengamat menilai, pemilu tersebut tidak akan berlangsung bebas dan adil, melainkan hanya akan menjadi cara bagi junta untuk mempertahankan kekuasaan absolut mereka di negara itu. (Nugrahaningtyas)