RADAR JOGJA - Sehari sebelum dimulainya aksi Global March to Gaza, setidaknya puluhan hingga ratusan aktivis internasional yang hendak berjalan menuju perbatasan Rafah dengan Gaza dihentikan.
Mereka diperiksa intensif, dan dalam banyak kasus, dipaksa pulang oleh otoritas Mesir.
Rekaman paspor berserakan di lantai bandara dan hotel di Kairo menjadi bukti keras betapa ketegangan politik turut memengaruhi kebijakan imigrasi.
Menurut laporan Associated Press, sekitar lebih dari 40 paspor aktivis diambil paksa di sebuah pos pemeriksaan yang dijaga ketat milisi bersenjata dan kendaraan lapis baja, bahkan beberapa diantaranya disertai tindakan keras pria berseragam anti huru-hara.
Sebelumnya, Reuters mencatat praktik serupa, setidaknya 88 orang telah ditahan atau dideportasi dari bandara dan checkpoint sejak 12–13 Juni 2025.
Sebuah sumber lokal menyebut total deportasi bisa mencapai hampir 500 aktivis asing dari berbagai negara, termasuk Prancis, Belanda, Australia, dan Amerika.
Mengapa Mesir Melakukan Tindakan Tegas Ini?
Secara resmi, pemerintah Mesir berdalih bahwa setiap rencana kunjungan ke wilayah Sinai terutama perbatasan Rafah, harus memperoleh izin khusus.
Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa kendati Mesir mendukung solusi bagi warga Palestina, tindakan unilateral tanpa prosedur keamanan predstavional tidak bisa ditoleransi.
Kairo tengah berada dalam dilema: di satu sisi, retorika publik berusaha menunjukkan solidaritas terhadap Palestina.
Di sisi lain, pertimbangan politik domestik dan hubungan strategis dengan Israel dan Amerika Serikat mendorong langkah hati-hati.
Keamanan Sinai, yang masih rentan konflik, menjadi alasan utama penegakan pembatasan ketat ini.
Implikasi bagi Aktivis dan Hubungan Diplomatik
Aktivis yang ditahan melaporkan bahwa mereka dipaksa ke bandara, kehilangan paspor, dan diusir dalam kondisi tanpa informasi yang jelas.
Beberapa dari mereka bahkan mempertimbangkan aksi mogok makan sebagai bentuk protes terhadap Perlakukan tersebut.
Reaksi dari negara asal para aktivis pun bermunculan.
Misalnya, Duta Besar Irlandia bekerja keras memperoleh pengembalian paspor warganya yang sempat ditahan, tegas menegaskan perlunya konsuler proteksi penuh.
Kondisi ini memperlihatkan ketegangan diplomatik yang makin rumit.
Konflik antara Soliditas dan Keamanan Nasional
Insiden ini menunjukkan tarik menarik antara peran Mesir sebagai “jembatan” solidaritas global terhadap Palestina dan kebutuhan negara menjaga stabilitas internalnya.
Sinai, yang rentan terhadap konflik bersenjata dan aktivitas teroris, dipandang sebagai wilayah yang memerlukan kontrol ekstra.
Aktivisme yang tidak dikawal izin dinilai bisa menjadi ancaman bagi keamanan nasional.
Sejumlah pengamat menyoroti bahwa Mesir sering kali menggunakan kebijakan imigrasi arbitrer seperti penahanan tanpa proses hukum dan pelarangan perjalanan, sebagai alat dalam meredam dissent atau protes politik yang berpotensi merongrong stabilitas negara.
Kasus deportasi aktivis ini sejalan dengan rekam jejak tersebut.
Langkah tegas imigrasi Mesir terhadap puluhan hingga ratusan aktivis on the ground dalam Global March to Gaza menunjukkan kontradiksi antara klaim dukungan publik terhadap Palestina dan strategi kontrol domestik.
Meski secara diplomatik retorika pro Palestina tetap disuarakan, langkah nyata menyita paspor dan deportasi mencerminkan bahwa negara ini lebih memilih pendekatan realpolitik dan menjaga hubungan bilateral, terutama terkait keamanan Sinai dan kerja sama strategis dengan Barat.
Bagi para aktivis dan masyarakat internasional, tindakan ini membuka pertanyaan besar.
Apakah solidaritas global hanya sebatas simbol, atau siapkah negeri bertindak ketika simbol tersebut hendak diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan?
Kasus ini menjadi panggilan penting bagi Mesir dan komunitas global untuk mengevaluasi kembali komitmen terhadap hak warga negara dan kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung di Gaza. (Adinda Fatimatuzzahra)
Editor : Meitika Candra Lantiva