RADAR JOGJA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah menghadapi krisis pendanaan serius yang mendorong rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 6.900 pegawai, atau sekitar 20% dari total staf Sekretariat PBB.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemangkasan anggaran sebesar US$ 3,7 miliar (sekitar Rp 60 triliun), yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Penyebab Krisis: Tunggakan Pembayaran Negara Anggota
Krisis keuangan ini dipicu oleh tunggakan pembayaran dari sejumlah negara anggota, terutama Amerika Serikat yang belum melunasi kontribusi sebesar US$1,5 miliar.
Sebagai penyumbang sekitar 22% dari anggaran reguler PBB, keterlambatan pembayaran dari AS memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan organisasi ini.
Selain itu, keterlambatan pembayaran dari negara lain, seperti China, turut memperburuk situasi.
Inisiatif Reformasi "UN80"
Sebagai respons terhadap krisis ini, PBB meluncurkan inisiatif reformasi bertajuk "UN80" yang bertujuan untuk meninjau dan meningkatkan efisiensi operasional organisasi menjelang peringatan 80 tahun berdirinya PBB.
Dalam memo internal yang ditandatangani oleh Pengawas Keuangan PBB, Chandramouli Ramanathan, seluruh unit diminta untuk mengajukan rencana pemotongan anggaran dan staf paling lambat 13 Juni 2025.
Langkah-langkah yang dipertimbangkan meliputi penggabungan departemen, pengurangan duplikasi birokrasi, dan relokasi kantor ke wilayah dengan biaya operasional lebih rendah.
Dampak Terhadap Operasi Global PBB
PHK ini diperkirakan akan memengaruhi berbagai sektor penting dalam operasi PBB, termasuk misi politik, bantuan kemanusiaan, program pengungsi, kesetaraan gender, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup.
Badan-badan seperti UNRWA, yang menangani pengungsi Palestina, juga termasuk dalam daftar yang terdampak.
Meskipun demikian, program-program yang didanai secara sukarela seperti World Food Programme (WFP) dan UNHCR juga menghadapi tekanan untuk melakukan efisiensi, mereka tidak secara langsung terdampak oleh pemotongan anggaran reguler.
Pernyataan Sekretaris Jenderal PBB
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyatakan bahwa keputusan sulit ini tidak dapat dihindari untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi PBB dalam menghadapi tantangan global abad ke-21.
Ia menekankan pentingnya reformasi struktural untuk mendukung multilateralisme, mengurangi penderitaan manusia, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.
Rencana PHK massal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh organisasi internasional dalam menjaga keberlanjutan operasional di tengah ketidakpastian pendanaan dari negara-negara anggotanya. (Adinda Fatimatuzzahra)