Langkah ini diambil untuk mencegah mereka yang diduga mengkritik Amerika Serikat atau Israel agar tidak diizinkan masuk ke negara tersebut.
Perintah ini juga datang seiring dengan meningkatnya kebijakan deportasi yang digagas oleh Presiden Trump, terutama terhadap pelajar yang terlibat dalam protes mendukung Palestina selama perang Israel-Gaza.
Kebijakan ini diumumkan Rubio dalam sebuah kabel yang dikirimkan ke semua misi diplomatik AS di luar negeri pada 25 Maret 2025.
Dalam instruksi tersebut, petugas konsuler AS diminta untuk memeriksa media sosial pemohon visa pelajar dan visa pertukaran tertentu untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas yang dianggap merugikan keamanan nasional AS atau yang mengkritik kebijakan AS dan Israel.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang dimulai oleh Presiden Trump pada 2023, yang menargetkan warga negara asing dengan sikap bermusuhan terhadap AS, baik terkait dengan kebijakan pemerintahannya maupun dengan Israel.
Trump juga menyatakan akan memerangi antisemitisme, termasuk deportasi pelajar yang ikut serta dalam aksi protes di kampus yang mengkritik tindakan Israel di Gaza.
Visa Pelajar Jadi Target Pemeriksaan Media Sosial
Mulai sekarang, pemohon visa pelajar F, M, dan J, hingga jenis visa yang digunakan pelajar dan peserta program pertukaran akan menjadi target pemeriksaan media sosial.
Rubio menggarisbawahi bahwa siapa pun yang menunjukkan sikap permusuhan terhadap warga negara AS atau budaya AS yang bisa dilihat melalui media sosial atau tindakan lainnya berisiko ditolak visanya.
Beberapa tokoh internasional juga ikut terdampak, seperti Oscar Arias, mantan Presiden Costa Rica, yang visanya dibatalkan setelah mengkritik Presiden Trump di media sosial.
Kebebasan Berbicara Terancam
Langkah ini memunculkan perdebatan besar mengenai kebebasan berbicara, terutama bagi mahasiswa internasional yang aktif dalam isu-isu politik global.
Banyak yang khawatir bahwa kebijakan ini akan menekan mereka yang memiliki pandangan kritis terhadap kebijakan AS dan Israel.
Bahkan, beberapa orang mungkin memilih untuk tidak mengajukan visa sama sekali, takut bahwa pandangan mereka di media sosial bisa menghalangi peluang mereka untuk diterima di AS.
Bagi banyak orang, kebijakan ini bisa menandai awal dari pengawasan yang lebih ketat terhadap kebebasan berbicara, dengan pemerintah AS semakin memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas online warganya, termasuk pemohon visa internasional.
Penulis: Abel Alma Putri
Editor : Bahana.