RADAR JOGJA - Yoon Suk Yeol, Presiden Kore Selatan ke-13 menjadi presiden Korsel pertama yang ditangkap kepolisian.
Penangkapan ini terjadi Rabu pagi (15/1/2025) waktu setempat.
Penangkapan presiden Yoon merupakan buntut dari penetapan Yoon sebagai tersangka.
Yoon terbukti bersalah dengan tuduhan pemberontakan atas deklarasi status darurat militer yang ia keluarkan pada bulan Desember 2024.
Sebelumnya, Presiden berusia 64 tahun tersebut dimakzulkan setelah menetapkan status darurat militer.
Ia pun menjadi tersangka atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Sejatinya presiden Yoon pada tanggal 3 Januari 2025, namun upaya ini gagal akibat perlawanan pendukungnya.
CIO, Badan Investigasi Korupsi untuk pejabat Korsel telah menerbitkan surat penangkapan pada pukul 10.33 waktu setempat.
penyidik juga telah menerbitkan surat Perintah penahanan presiden Yoon untuk waktu 48 jam ke depan.
Sempat Diwarnai Ketegangan
Menghindari kegagalan yang kedua kalinya, polisi mengerahkan 3000 pasukan untuk penangkapan Yoon Suk Yeol.
Pasukan keamanan sempat bersitegang dengan simpatisan Yoon.
Para pendukung meneriaki “Surat Perintah Ilegal” kepada polisi.
Beberapa dari mereka juga berbaring di depan kediaman Yoon Suk Yeol untuk menghalangi upaya penangkapan.
Polisi dan petugas lantas memakasa mereka untuk menyingkir.
Karena keadaan yang menegangkan, polisi Korea memutuskan tidak mebawa senjata dalam upaya penangkapan Yoon Suk Yeol.
Dilansir dari Reuters, Presiden Yoon sepakat untuk menghadapi pemeriksaan penyidik.
“Saya memutuskan untuk menanggapi investigasi CIO - meskipun ini merupakan investigasi ilegal - untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan,” Ujar Yoon Suk Yeol.
Respon Internasional
Kondisi politik dalam negeri Korea Selatan mengundang atensi banyak negara.
Sebagai negara dengan perekonomian terbesar keempat di Asia, gejolak politik Korsel akan berimplikasi negatif pada perekonomian global.
Amerika Serikat selaku mitra korsel menyatakan sikapnya.
AS menghargai segala upaya yang dilakukan Korsel untuk bertindak sesuai konstitusi.
Semntara Jepang, Melalui juru bicaranya, Yoshimasa Hayashi mengungkapkan bahwa Tokyo selalu mengikuti perkembangan di Korea Selatan dengan serius dan khusus. (Sulthan Zidan)