RADAR JOGJA - Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini menjadi sorotan publik, terutama di Indonesia.
Kontroversi muncul setelah OCCRP memasukkan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke dalam daftar nominasi Person of the Year 2024 untuk kategori tokoh terkorup.
Berikut adalah penjelasan lengkap tentang OCCRP, metode kerjanya, serta tanggapan terkait isu tersebut.
1. Apa Itu OCCRP?
OCCRP adalah organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 2007 oleh Drew Sullivan dan Paul Radu.
Fokus utamanya adalah mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi yang melibatkan individu berkuasa di berbagai belahan dunia.
Dengan kantor pusat di Amsterdam, OCCRP menggandeng jurnalis investigasi dari enam benua untuk melakukan penyelidikan mendalam.
Organisasi ini memanfaatkan teknologi canggih untuk menganalisis data dan memetakan jaringan korupsi yang sering kali tersembunyi.
Kolaborasi dengan media lokal di berbagai negara juga menjadi bagian penting dari strategi mereka, memastikan laporan mereka memiliki dampak yang luas.
2. Bagaimana OCCRP Bekerja?
OCCRP menggunakan pendekatan berbasis data dan investigasi lintas negara.
Dengan mengakses sumber informasi sulit, mereka mampu memetakan hubungan antara individu atau organisasi yang terlibat dalam kejahatan.
Proyek mereka sering kali menghasilkan laporan skandal besar yang sebelumnya tidak terungkap di media.
Salah satu metode unik OCCRP adalah memadukan jurnalisme investigatif dengan teknologi, seperti data scraping dan analisis jaringan.
Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pola kejahatan yang kompleks dan sulit dilacak.
3. Daftar Tokoh Terkorup Dunia
OCCRP setiap tahun merilis daftar tokoh yang dianggap paling terlibat dalam korupsi.
Pada 2024, selain Jokowi, nama-nama seperti William Ruto (Presiden Kenya), Bola Ahmed Tinubu (Presiden Nigeria), dan Gautam Adani (pengusaha India) juga masuk dalam daftar.
Bashar al-Assad, Presiden Suriah, bahkan dinobatkan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan terorganisir dan korupsi.
Meskipun daftar ini tidak memiliki kekuatan hukum, pengaruhnya cukup besar, karena mencantumkan nama-nama pemimpin dan pengusaha terkenal.
4. Tanggapan terhadap Nominasi Jokowi
Masuknya nama Jokowi dalam daftar tersebut memicu beragam tanggapan.
Pendukung Jokowi dan Istana Kepresidenan menyebut tuduhan ini sebagai fitnah tanpa dasar.
Jokowi sendiri merespon dengan santai, menantang pihak OCCRP untuk membuktikan tuduhan tersebut.
“Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa,” ujar Jokowi sambil tertawa.
Meski begitu, isu ini memicu perdebatan di publik. Ada yang menduga bahwa nominasi ini terkait dengan dinamika politik menjelang Pemilu 2024, yang mempengaruhi persepsi terhadap kepemimpinan Jokowi.
5. Kritik terhadap OCCRP
Walaupun dikenal karena laporan-laporan investigatifnya, OCCRP tidak luput dari kritik.
Beberapa pihak mempertanyakan bias dalam pemilihan nominasi dan metodologi yang digunakan.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa daftar ini dapat dimanfaatkan untuk agenda politik tertentu.
Namun, OCCRP tetap dianggap sebagai salah satu organisasi yang berperan penting dalam membongkar praktik korupsi global, meskipun laporan mereka kerap memicu kontroversi.
6. Peran OCCRP dalam Pemberantasan Korupsi
Sebagai organisasi investigasi global, OCCRP berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Laporan mereka sering kali menjadi pemicu reformasi di negara-negara yang terlibat dalam korupsi besar.
Meskipun menuai kritik, OCCRP terus menjadi ujung tombak jurnalisme investigatif, membongkar kasus-kasus yang merugikan masyarakat luas.
Laporan mereka adalah pengingat akan pentingnya pengawasan terhadap individu dan institusi berkuasa. (Latri Rastha Dhanastri)
Editor : Winda Atika Ira Puspita