JOGJA - Pemerintah pusat dipastikan ikut mengawal kasus dugaan kekerasan anak yang terjadi di daycare atau tempat penitipan anak Little Aresha, Umbulharjo, Kota Jogja.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat melaksanakan kegiatan di UGM, Senin (27/4/2026).
Pratikno mengatakan, kasus dugaan kekerasan anak yang terjadi di lembaga penitipan anak sudah menjadi perhatian serius di lintas kementerian.
Dia memastikan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi intensif dengan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas adanya pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.
"Satu hal yang pasti, kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk melihat apakah memang ada pelanggaran hukum di situ," ujar Pratikno saat ditemui di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM.
Pratikno menegaskan, Kemenko PMK telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) guna menyusun langkah preventif. Sehingga harapannya kasus serupa tidak terulang kembali.
Baca Juga: UGM Membenarkan Salah Satu Dosennya Jadi Penasehat Yayasan Daycare Little Aresha Jogja
Menurutnya, isu perlindungan anak, penyandang disabilitas, pendidikan, dan kesehatan merupakan mandat langsung dari presiden untuk dikawal secara serius.
Selain fokus pada jalur hukum, pemerintah juga menaruh perhatian pada pemulihan kondisi psikologis korban.
Pratikno menyatakan, akan ada langkah-langkah trauma healing bagi anak-anak yang terdampak maupun orang tua mereka.
Pihaknya pun berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengenai upaya tersebut.
Baca Juga: Kerusuhan di Segunda Divison, Kiper Huesca dan Real Zaragoza Diusir dari Lapangan
Sebagai langkah jangka panjang, Pratikno menyampaikan pemerintah pusat berencana melakukan rapat koordinasi untuk meninjau ulang kebijakan dan operasional daycare di seluruh Indonesia.
Dia juga mengimbau agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam melakukan pengawasan di wilayah masing-masing.
"Kami akan melakukan rapat koordinasi untuk me-review ini secepatnya. Kita tentu saja mengharapkan pemerintah daerah lebih aktif," tandanya. (inu).
Editor : Iwa Ikhwanudin