PURWOREJO - Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo, Senin (2/2). Mereka mendesak agar kejaksaan serius dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Mini Zoo Purworejo.
Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Purworejo Fatkhu Rohman menilai, upaya penegakan hukum atas dugaan kasus korupsi proyek Mini Zoo Purworejo selama ini jalan di tempat.
Terbukti, APH belum mampu menetapkan seorang tersangka satu pun atas kasus tersebut, padahal serangkaian proses hukum telah berlangsung cukup lama.
"Kami mempertanyakan, apakah proyek ini sejak awal sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Atau memang kesalahan dalam proses tender," ungkap dia.
Rohman mengatakan, kedatangan dirinya bersama rekan ke Kejari Puworejo tak lain untuk menagih janji. Dia ingin menagih karena menurutnya kejari sempat menyatakan kesiapan untuk mengusut tuntas perkara tersebut pada tahun 2025.
Namun, hingga berganti tahun janji tersebut tak kunjung terealisasi. "Mana janji penetapan tersangka. Jangan sampai cuma jadi angin lalu saja," tegasnya.
Dalam aksi tersebut PMII memberi catatan terkait proyek Mini Zoo Puworejo. PMII menyayangkan proyek bernilai miliaran itu justru kini terbengkelai tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kondisi ini dinilai sebagai cermin tata kelola pembangunan daerah.
"Uang rakyat ada di sana, tapi ternyata hasilnya mangkrak. Ini menjadi monumen kegagalan pembangunan di Purworejo," tandas Rohman.
PMII juga menyinggung hasil survei penilaian integritas (SPI) Tahun 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana dalam survei tersebut skor integritas Kabupaten Purworejo menurun drastis menjadi 71,84.
Capaian ini bagi PMII bukan pretasi membanggakan. Justru sebagai simbol masih lemahnya integritas birokrasi di lingkup Pemkab Purworejo.
Warga di sekitar Mini Zoo Purworejo Paino, 35, mengaku sangat khawatir karena kompleks Mini Zoo cukup rawan longsor. Warga pun menanti kepastian, baik dari sisi penegakan hukum maupun tindak lanjut pembangunan calon obyek wisata tersebut.
Pada prinsipnya, kata dia, warga tak ingin melihat Mini Zoo mangkrak begitu saja karena pembangunan diambil dari uang rakyat.
"Harus ada kejelasan kasus, siapa yang harus tanggungjawab. Tindak lanjut bagaimana," ungkap warga Desa Keseneng, Kecamatan Purworejo itu. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo