GUNUNGKIDUL – Sebanyak 31 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersiap menggelar Pemilihan Lurah (Pilur) secara serentak pada Sabtu, 26 September 2026.
Menjelang pesta demokrasi tingkat lokal tersebut, Jogja Corruption Watch (JCW) mengajak seluruh masyarakat untuk bertindak sebagai pemilih yang cerdas, berintegritas, serta berani menolak segala bentuk praktik politik uang.
Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba, menegaskan bahwa penolakan terhadap politik uang sangat krusial guna melahirkan kepemimpinan daerah yang bersih.
Baca Juga: Polemik Musala Watu Bolong Berlanjut, Tarko Sudiarno Laporkan Lurah Banjarejo ke Polisi
Menurutnya, calon pemimpin yang memenangi kontestasi melalui cara-cara lancung berpotensi besar melakukan tindakan koruptif demi mengembalikan modal kampanye selama menjabat.
"Masyarakat harus berani dengan tegas menolak iming-iming pemberian dalam bentuk apa pun. Pemimpin yang lahir dari politik uang cenderung akan mencari cara balik modal saat menjabat," ujar Kamba dalam keterangan tertulisnya.
Selain mengawal jalannya pemungutan suara, Kamba mengingatkan pentingnya sikap kritis masyarakat dalam mengawasi kinerja lurah terpilih. Pengawasan publik ini diperlukan untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang transparan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Baca Juga: 17 Lapak Street Coffee di Kotabaru Ditertibkan, Satpol PP Kota Jogja Ungkap Banyak Pemain Lama
Ia menyoroti beberapa modus potensi korupsi di tingkat desa, salah satunya pada pengelolaan Dana Desa melalui penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dinaikkan di atas harga pasar (mark-up).
Selain itu, mengingat Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan tujuan wisata pantai yang pesat, potensi penyimpangan juga rawan terjadi pada penerbitan izin bangunan komersial yang mengabaikan partisipasi masyarakat.
Baca Juga: Honda with Kopi Good Day DBL DIY, SMAN 5 Yogyakarta Tekuk SMAN 9 Yogyakarta dengan Skor Tipis
Guna mengantisipasi berbagai celah penyimpangan tersebut, JCW mengimbau warga di 31 kalurahan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai nurani tanpa terpengaruh tekanan maupun imbalan materi.
"Gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Pengawasan terhadap kinerja lurah terpilih menjadi hal yang sangat penting agar anggaran dan potensi desa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga," tegasnya.
Editor : Heru Pratomo