Audiensi Belum Ada Solusi Kapan Akses Dibuka, Warga Watubolong Siapkan Demo Lanjutan

GUNUNGKIDUL - Sejumlah warga yang mengatasnamakan masyarakat dan pedagang kawasan Pantai Watubolong, Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari, mendatangi Gedung DPRD Gunungkidul, Selasa (22/9). Mereka memprotes penutupan akses menuju pantai yang dinilai berdampak terhadap aktivitas warga dan pendapatan pedagang.

Massa aksi bersama LBH Jogja dan Walhi Jogjakarta mulai memadati kawasan DPRD Gunungkidul sekitar pukul 10.00. Mereka menyampaikan aspirasi melalui orasi serta aksi simbolis dengan membentangkan spanduk penolakan terhadap pembangunan industri pariwisata di kawasan Pantai Watubolong.

Ketua Pokdarwis Pantai Watubolong, Faisal Yulioto mengatakan, kedatangan mereka untuk meminta keadilan sekaligus menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pimpinan DPRD Gunungkidul. Salah satu tuntutan utama adalah pembukaan kembali akses masuk Pantai Watubolong yang saat ini ditutup portal oleh proyek pembangunan.

Baca Juga: Serahkan Kasus Pungli Alkid ke Polresta Jogja dan Pemkot, HB X: Itu Bukan Urusan Saya

Menurut Yulioto, penutupan akses itu berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke Pantai Watubolong. Berkurangnya wisatawan kemudian turut memengaruhi pendapatan pedagang yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata di kawasan pantai tersebut.

Perwakilan LBH Jogja Imam Amalda Rizki mengatakan, pembangunan On the Rock dinilai telah menutup akses warga dan berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Kawasan itu tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan kebudayaan bagi masyarakat sekitar. "Harus terus dijaga,"  tegasnya.

Imam juga menyoroti persoalan pembangunan pariwisata yang menurutnya tidak hanya terjadi di Pantai Watubolong. Dia menyebut terdapat 13 kawasan pariwisata lain yang juga menghadapi persoalan.

Usai menyampaikan aspirasi, massa kemudian mengikuti audiensi dengan DPRD Gunungkidul. Namun, audiensi warga dan pedagang Pantai Watu Bolong bersama dewan belum menghasilkan kepastian pembukaan kembali akses menuju kawasan pantai. Warga bersama pendampingnya pun membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan.

 

 

Perwakilan Walhi Jogjakarta Imam Amalda Rizki Harahap mengungkapkan, hingga audiensi selesai pemerintah maupun DPRD belum memberikan kepastian terkait pembukaan akses yang terdampak pembangunan On The Rock.

"Kami juga belum mengetahui pasti kapan jalan itu (akses) Watu Bolong dibuka kembali," ungkap Imam usai audiensi di Gedung DPRD Gunungkidul, Selasa (22/9).

Ia menyayangkan jika pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator tanpa memberikan kejelasan penyelesaian persoalan itu. Dia juga menyebut pihaknya menemukan dugaan persoalan perizinan dalam pengembangan industri pariwisata di kawasan tersebut. "Seharusnya pemerintah menindak tegas,” tegasnya.

Menurut Imam, warga masih menunggu tindak lanjut pemerintah. Jika tidak ada penyelesaian yang menjawab tuntutan warga, aksi lanjutan kemungkinan dilakukan.

Hal senada disampaikan Advokasi dan Kampanye Walhi Jogjakarta Egit Andre Kelana. Dia mengatakan, persoalan On The Rock perlu ditindaklanjuti, terutama terkait kepastian aturan dalam pengembangan pariwisata. "On The Rock sebagai salah satu dari 13 pariwisata itu harus ditegakkan aturannya,” katanya.

Baca Juga: Pedagang Sayur di Pasar Argosari Sebut Harga Sayuran di Pasaran Tergantung Program MBG  

Dia juga menyoroti status perizinan On The Rock. Menurutnya, apabila pemerintah mengakui usaha tersebut belum mengantongi izin, semestinya ada langkah penegakan aturan yang jelas. "Kami tidak menerima kesepakatan apa pun,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Kelompok Watubolong Suwasno mengatakan, akses yang kini dipersoalkan merupakan jalan setapak yang telah digunakan warga. “Yang sebenarnya sudah berdiri puluhan tahun,” ungkapnya.

Menurutnya, dampak pembangunan tidak hanya berkaitan dengan akses menuju pantai. Aktivitas masyarakat yang selama ini bergantung pada kawasan wisata turut terdampak

Dia berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan pengembangan industri pariwisata, tetapi juga memastikan kepentingan masyarakat sekitar tetap terlindungi.

Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini mengatakan, mediasi antara warga dengan manajemen pengelola lokasi wisata belum menghasilkan keputusan. Pihaknya berharap ada solusi terbaik untuk warga maupun pengelola.

"Tugas kami, wewenang yang kami miliki, ada permintaan audiensi direspons dengan menggelar pertemuan yang melibatkan berbagai pihak. Mulai dari DPRD, pemkab, manajemen On The Rock hingga warga," kata Endang. (cr1/laz)

 

Editor : Herpri Kartun
Sumber : Radar Jogja