GUNUNGKIDUL – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Gunungkidul menggenjot percepatan capaian aktivasi identitas kependudukan digital (IKD). Salah satu caranya dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lewat pelayanan keliling hingga tingkat kalurahan.
Sekretaris Dukcapil Gunungkidul Agus Subariyanta mengatakan, capaian IKD saat ini masih rendah. Hingga Juni lalu, baru menyentuh 42.436 dari 621.841 penduduk yang menjadi target melakukan aktivasi atau sekitar 6,81 persen. Capaian itu membuat Gunungkidul masih berada di posisi terakhir se-DIY.
“Capaian tersebut masih jauh dari target nasional. Target nasional itu 30 persen untuk 2027,” katanya.
Baca Juga: Wajah Gedung Pemkab Gunungkidul Berubah Warna, dari Kuning ke Merah Putih: Ini Tujuannya..
Rendahnya capaian tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah daerah. Dukcapil mendapat instruksi untuk mempercepat aktivasi, salah satunya dengan menyasar langsung masyarakat yang belum mengaktifkan IKD.
"Menyikapi angkanya yang masih kecil satu digit ini, bupati telah memerintahkan kepada dukcapil untuk melakukan percepatan," ujarnya.
Dukcapil menargetkan capaian aktivasi meningkat menjadi 9 hingga 10 persen pada 11 September 2026. Target tersebut sekaligus menjadi upaya Gunungkidul mengejar ketertinggalan dari daerah lain di DIY. Pihaknya membidik Kabupaten Kulon Progo untuk disalip.
Baca Juga: Tekan Inflasi, Polda DIY Gelar Pasar Murah Sediakan 1.200 Paket Sembako
Menurutnya, perbandingan capaian tidak cukup hanya dilihat dari persentase. Jumlah penduduk Gunungkidul yang menjadi sasaran juga lebih besar dibandingkan daerah lain.
"Walaupun secara persentase sama namun dalam segi kuantitas kita lebih banyak," jelasnya.
Percepatan salah satunya difokuskan di Kapanewon Wonosari. Berdasarkan data, terdapat 64.915 warga yang telah memiliki KTP tetapi belum melakukan aktivasi IKD. Namun, tidak seluruh warga tersebut langsung menjadi sasaran pelayanan keliling. Dukcapil menyiapkan data by name by address (BNBA) untuk menentukan masyarakat yang akan diundang.
"Target kami di 14 kalurahan ini nantinya 64.915 itu yang sudah KTP tapi belum aktivasi, kemudian yang kami undang hanya 28.550," terangnya.
Baca Juga: Saling Salip di Salam Berujung Pengeroyokan di Jalan, Pedagang Sayur Alami Luka di Kepala
Pelayanan keliling tersebut digelar di 14 kalurahan mulai 26 Agustus hingga 10 September 2026. Sasaran pelayanan ditentukan berdasarkan data warga yang telah memiliki KTP tetapi belum melakukan aktivasi IKD. Secara keseluruhan, program tersebut ditargetkan menambah sekitar 29 ribu aktivasi.
Namun, aktivasi IKD tidak hanya bergantung pada ketersediaan pelayanan. Warga juga harus memiliki telepon pintar yang mendukung aplikasi IKD.
"IKD itu sebagai platform digital memiliki syarat dan ketentuan tertentu, yang pertama harus punya HP, dan harus memenuhi spesifikasi Android versi 8. Jika orang datang membawa HP tidak bisa karena tidak support," imbuhnya.
Baca Juga: Dinas Pendidikan Sleman Keluarkan Surat Larangan Siswa SMP Ikut Serta Aksi Demontrasi Esok Hari
Pelayanan melibatkan dukcapil, kapanewon, dan pemerintah kalurahan. Dukcapil menyiapkan petugas serta peralatan, sedangkan kalurahan membantu mengundang warga dan menyiapkan sarana pelayanan.
Masyarakat yang mendapat undangan diimbau datang sesuai jadwal dengan membawa telepon pintar yang memenuhi persyaratan.(cr1/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita