GUNUNGKIDUL – Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Wukirsari di Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, kini memasuki tahap akhir persiapan.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyebut dokumen persyaratan proyek telah lengkap dan tinggal menunggu penandatanganan nota kesepahaman (Nokes) sebelum masuk proses lelang.
Penandatanganan Nokes ditargetkan berlangsung akhir Agustus atau awal September 2026.
Baca Juga: Belasan Tahun Tak Tuntas, Tim GTRA Kulon Progo Turun Tangan Selesaikan Sengketa Perbatasan Jangkaran
Setelah tahapan tersebut, lelang pembangunan TPST ditargetkan mulai Oktober.
Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul Dwi Wiyani mengatakan, penyelesaian dokumen menjadi salah satu tahapan penting sebelum proyek masuk ke tahap pelaksanaan.
“Dokumen sudah lengkap, tinggal kita menunggu jadwal penandatanganan Nokes, kemungkinan akhir Agustus atau awal September,” kata Dwi saat ditemui di kantornya, Jumat (7/8/2026).
Menurut Dwi, proses lelang nantinya diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR).
Baca Juga: Dampingi Peternak Lokal, Mahasiswa Polbangtan Kementan Dukung Ketahanan Pangan
DLH akan berperan dalam menerima serta melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses tersebut.
“Proses lelang diserahkan ke PUPR sepenuhnya, kita cuma terima dan melengkapi dokumen saja,” ujarnya.
Jika tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik TPST ditargetkan mulai Februari atau Maret 2027.
Pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua tahun.
TPST Wukirsari akan dibangun di lahan sekitar empat hektare di sisi selatan TPAS Wukirsari.
Fasilitas tersebut disiapkan untuk mengubah pola pengelolaan sampah yang selama ini masih bertumpu pada penimbunan di tempat pemrosesan akhir.
Baca Juga: PSS Sleman Perkenalkan Skuad Baru, Kendal Tornado FC Jadi Ujian Perdana Laskar Sembada
Nantinya, sampah akan diolah untuk menghasilkan Refuse Derived Fuel (RDF) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri semen.
Percepatan pembangunan TPST menjadi semakin penting lantaran kondisi TPAS Wukirsari kini semakin terbebani.
Kepala UPT TPAS Wukirsari Heri Kiswantoro mengatakan, zona sampah aktif saat ini telah mencapai ketinggian sekitar 15 meter dengan luas sekitar 1,76 hektare.
“Saat ini sudah over, setinggi 15 meter dengan luas 1,76 hektare di zona sampah yang aktif,” kata Heri saat ditemui di kantornya, Jumat (7/8/2026).
Secara keseluruhan, kawasan TPAS Wukirsari memiliki luas sekitar 9,1 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 4,6 hektare telah terpakai.
Baca Juga: Hanif Sjahbandi Belum Fit 100 Persen, Gelandang Anyar PSS Sleman Kejar Pemulihan Jelang Super League
Beban TPAS juga terus meningkat seiring bertambahnya sampah yang masuk setiap hari.
Pada 2024, total sampah yang diterima mencapai 16.357,68 ton atau rata-rata 45,44 ton per hari.
Volume tersebut meningkat pada 2025 menjadi 18.225,47 ton atau rata-rata 50,63 ton per hari.
Sementara sepanjang Januari hingga Juni 2026, sampah yang masuk telah mencapai 9.270,94 ton dengan rata-rata 51,51 ton per hari.
Jika dibandingkan dengan 2024, rata-rata sampah yang masuk ke TPAS kini meningkat sekitar 13,4 persen. Kenaikan volume tersebut membuat kebutuhan untuk mengurangi beban penimbunan semakin mendesak.
Baca Juga: Chelsea Kunci Transfer Bek Pengganti Cucurella, Fabrizio Romano: Kesepakatan Rp340 Miliar Tercapai!
Rencana pembangunan TPST Wukirsari sebelumnya masih berada pada tahap perencanaan, termasuk penyelesaian dokumen Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) dan Livelihood Restoration Plan (LRP) atau Rencana Pemulihan Mata Pencaharian.
LRP disiapkan untuk memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul akibat pembangunan proyek, termasuk terhadap pemulung maupun warga yang menggarap lahan di sekitar kawasan.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari persyaratan dalam rencana pendanaan proyek melalui pinjaman Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Dengan dokumen yang kini disebut telah lengkap, proyek tersebut mulai memasuki tahapan yang lebih konkret.
Baca Juga: Kapok Dugaan Keracunan MBG Kulon Progo, Sejumlah Siswa Usul Diganti Kuota Internet atau Uang
Jika jadwal tidak berubah, proses lelang berlangsung Oktober 2026 sebelum pembangunan fisik dimulai pada Februari atau Maret 2027.
Untuk kebutuhan anggaran, Dwi menyebut nilainya saat ini masih berupa estimasi sekitar Rp90 miliar.
Angka tersebut belum final karena masih akan dihitung kembali.
“Anggaran kemungkinan Rp90 miliar, itu masih estimasi karena kita belum dihitung lagi,” ujarnya. (Cr1)
Editor : Meitika Candra Lantiva