GUNUNGKIDUL - Program pemberian pakan monyet ekor panjang yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sejak Maret hingga Desember 2026 dipastikan tidak lagi dianggarkan melalui Dana Keistimewaan (Danais) pada tahun depan.
Sebagai gantinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gunungkidul mulai menyiapkan strategi pengendalian populasi melalui sterilisasi monyet jantan atau vasektomi sebagai upaya jangka menengah untuk mengurangi konflik antara satwa liar dengan petani.
Selama tahun ini, DLH mengalokasikan anggaran sebesar Rp160 juta yang bersumber dari Danais untuk menyediakan pakan berupa singkong, pisang, dan pepaya bagi kawanan monyet ekor panjang di sejumlah titik di wilayah selatan Gunungkidul.
Program tersebut bertujuan mengalihkan sumber makanan satwa agar tidak merusak lahan pertanian maupun memasuki permukiman warga.
Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lingkungan DLH Gunungkidul Hana Kadaton Adinoto mengatakan, sejak awal program pemberian pakan memang hanya dirancang sebagai solusi jangka pendek untuk meredam konflik antara manusia dan satwa liar.
"Tujuannya hanya dalam rangka mengantisipasi supaya tidak merusak lahan pertanian warga," katanya.
Menurut Adi, langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan karena populasi monyet terus bertambah.
Baca Juga: Prediksi Górnik Zabrze vs Fenerbahce: Head to Head, Susunan Pemain, dan Prediksi Skor Liga Champions
Oleh sebab itu, pemerintah mulai menyiapkan pengendalian populasi melalui sterilisasi terhadap monyet jantan.
"Untuk jangka menengah kami akan melakukan pengurangan populasi dengan melakukan sterilisasi pejantan," ujarnya.
Ia menjelaskan, meningkatnya populasi monyet ekor panjang dipengaruhi terganggunya keseimbangan ekosistem.
Berkurangnya predator alami seperti ular, macan, dan elang membuat populasi satwa berkembang tanpa pengendali alami.
Kondisi tersebut diperparah dengan semakin menyusutnya habitat akibat alih fungsi lahan dan pembangunan infrastruktur sehingga kawanan monyet lebih sering memasuki kawasan pertanian maupun permukiman.
Baca Juga: Penjual Bendera Musiman Rampas Hak Pejalan Kaki, Siap-siap Ditertibkan Satpol PP Kota Jogja
Dalam konsep yang sedang disusun, monyet akan ditangkap dari habitatnya untuk menjalani tindakan vasektomi.
Jumlah satwa yang disterilisasi dibatasi maksimal 20 persen dari total populasi agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
Meski demikian, rencana tersebut belum dapat direalisasikan.
DLH masih menunggu hasil kajian ilmiah beserta rekomendasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebelum kebijakan diterapkan.
Adi menegaskan, monyet ekor panjang merupakan satwa yang masuk Appendix II sehingga penanganannya harus tetap mengedepankan prinsip konservasi.
Karena itu, pengendalian populasi tidak dapat dilakukan dengan cara dibunuh, melainkan melalui metode yang dinilai aman bagi kelestarian satwa.
Baca Juga: Seni dan Kearifan Lokal Jadi Jawaban Krisis Iklim, Mini Symposium UKDW Jogja Soroti Falsafah Jawa hingga Gerakan Creative Climate
Selain sterilisasi, Pemkab juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan memulihkan habitat monyet.
Berdasarkan kajian Universitas Gadjah Mada (UGM), kawasan habitat akan ditanami pohon rindang seperti beringin yang dapat menjadi tempat berlindung dan bermain bagi kawanan monyet.
Selain itu, akan ditanam berbagai jenis tanaman buah yang kurang diminati manusia, seperti pepaya hutan, pisang hutan, jambu kluthuk, kersen, dan kepel sebagai sumber pakan alami.
Menurut Adi, hasil penelitian juga menunjukkan buah kepel memiliki potensi memberikan efek menekan kesuburan secara alami sehingga dinilai dapat mendukung pengendalian populasi dalam jangka panjang.
Sementara itu, Kepala DLH Gunungkidul Edy Basuki memastikan program pemberian pakan yang selama ini dibiayai Danais tidak lagi memperoleh alokasi anggaran pada tahun depan.
Menurutnya, kebutuhan biaya pelaksanaan vasektomi juga masih belum dapat dipastikan karena program tersebut masih berada pada tahap kajian.
"Kita belum tahu anggaran biaya vasektomi nantinya seperti apa," kata Basuki.
Ia mengatakan, Pemkab bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mempelajari sejumlah daerah yang dinilai berhasil menerapkan pengendalian populasi monyet melalui sterilisasi, di antaranya Kediri dan Bali.
Hasil kajian tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan sebelum kebijakan diterapkan di Gunungkidul.
Meski program pemberian pakan tidak lagi dianggarkan pada tahun depan, Basuki menegaskan langkah tersebut selama ini hanya menjadi solusi sementara agar kawanan monyet tidak mencari makanan ke lahan pertanian maupun rumah warga.
Ke depan, pemerintah berharap pengendalian populasi yang dibarengi pemulihan habitat dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dalam mengurangi konflik antara manusia dan monyet ekor panjang di Gunungkidul. (Cr1)
Editor : Meitika Candra Lantiva