GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mulai mengintensifkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026. Upaya tersebut dilakukan menyusul prediksi berkurangnya produksi pangan dan menurunnya debit air akibat fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah.
Langkah mitigasi tersebut merupakan tindak lanjut atas penetapan status kekeringan meteorologi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Gunungkidul Nomor 144/KPTS/2026. Pemkab juga mewaspadai dampak lanjutan berupa kenaikan harga kebutuhan pokok yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Pemkab Gunungkidul telah menggelar pertemuan lintas sektor untuk merumuskan langkah strategis menghadapi ancaman kekeringan dan dampaknya terhadap ketahanan pangan.
“Potensi menurunnya produksi pangan bisa terjadi secara signifikan karena menurunkan debit air. Efeknya terhadap pasokan pangan masyarakat maupun kebutuhan air untuk irigasi dan air bersih,” ujar Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta, Rabu (24/6).
Sebagai langkah awal, Sri Suhartanta mengaku pihaknya telah menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Baznas untuk menyediakan bantuan penampungan air berkapasitas 5.000 liter bagi masyarakat. Program tersebut ditujukan untuk mengurangi beban warga yang selama ini masih harus membeli air bersih, terutama di kawasan rawan kekeringan.
Di sektor pertanian, berbagai upaya juga mulai disiapkan. Di antaranya rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan sumur dangkal, pompanisasi, hingga penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Selain itu, koordinasi dengan BMKG terus diperkuat untuk memetakan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik curah hujan di wilayah utara maupun selatan Gunungkidul.
“Langkah ini diharapkan dapat menekan risiko gagal panen selama musim kemarau berlangsung,” imbuhnya.
Pemkab, kata dia, juga telah menyepakati enam langkah strategis pengendalian inflasi. Salah satunya melalui penyelenggaraan pasar murah yang didanai dari Belanja Tidak Terduga (BTT) serta pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). “Pasar murah dan distribusi cadangan pangan menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan, pengendalian inflasi menjadi prioritas utama di tengah ancaman musim kemarau. Menurutnya, menjaga stabilitas harga pangan bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat. “Fokus pengawasan diarahkan pada komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan telur ayam ras yang rentan mengalami kenaikan harga selama musim kemarau,” katanya.
Endah mengakui terdapat tantangan tersendiri dalam pengendalian harga pangan. Meski produksi cabai dan bawang merah di Gunungkidul kerap melimpah saat panen, stok lokal sering menipis karena hasil panen dijual ke luar daerah melalui pengepul. “Kondisi ini menjadi perhatian karena saat pasokan lokal berkurang, harga di tingkat konsumen dapat meningkat. Karena itu mitigasi harus dilakukan sejak dini,” tandasnya. (bas)
Editor : Sevtia Eka Novarita