GUNUNGKIDUL - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Gunungkidul hingga 31 Mei 2026 disebut-sebut menunjukkan tren positif. Di tengah penyesuaian pagu belanja pemerintah yang turun dibanding tahun sebelumnya, realisasi belanja negara justru mengalami pertumbuhan dan mencatat tingkat penyerapan yang lebih baik.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari Ana Sariasih mengatakan, realisasi belanja negara hingga akhir Mei mencapai Rp 779,23 miliar atau 47,60 persen dari total pagu Rp 1,637 triliun. “Pagu 2026 turun 17,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi belanja tetap tumbuh 5,93 persen secara tahunan atau year on year,” bebernya kepada wartawan di kantornya Rabu (24/6).
Baca Juga: Korban Bullying Temui DP3AP2KB Bantul, Beberkan Kronologi untuk Tindak Lanjut Penanganan Kasus
Menurutnya, tingkat penyerapan anggaran tersebut juga lebih tinggi. Jika dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang baru mencapai 41,67 persen. Hal ini menunjukkan pelaksanaan APBN di Gunungkidul berjalan cukup baik di tengah kebijakan penyesuaian anggaran pemerintah pusat.
Dari komponen belanja kementerian/lembaga, realisasi mencapai Rp 125,55 miliar atau 38,27 persen dari pagu. Belanja pegawai tercatat tumbuh 3,12 persen dengan tingkat penyerapan 41,49 persen dan menunjukkan pola yang relatif stabil.
Sementara itu, lanjut Ana, belanja barang baru terealisasi 27,04 persen dari pagu dan mengalami kontraksi tipis sebesar 0,12 persen dibandingkan tahun lalu. Kondisi tersebut mengindikasikan pelaksanaan kegiatan operasional serta pengadaan barang dan jasa masih berlangsung secara bertahap.
“Belanja barang menjadi salah satu faktor yang menahan percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga karena sebagian kegiatan masih dalam proses pelaksanaan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan Kerja (PDMS) KPPN Wonosari Andreas Radyanto menyebut, pada sektor belanja modal penyerapannya mencapai 80,02 persen dengan pertumbuhan sebesar 56,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk transfer ke daerah (TKD), realisasi mencapai Rp 653,69 miliar atau 49,94 persen dari pagu dan tumbuh 6,98 persen. Dana desa menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi yakni 25,41 persen dan telah tersalurkan 84,46 persen dari pagu.
“Adapun DAK nonfisik tumbuh 13,81 persen dengan penyaluran 46,17 persen, sedangkan dana alokasi umum telah tersalurkan 49,53 persen,” bebernya.
Di sektor penerimaan, pendapatan negara mencapai Rp 69,25 miliar atau tumbuh 6,30 persen dibandingkan tahun lalu. Kenaikan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 60,33 miliar atau tumbuh 9,01 persen. Pajak penghasilan (PPh) terealisasi Rp 32,92 miliar, sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 49,43 persen dengan realisasi Rp 12,13 miliar. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp 8,92 miliar atau 81,37 persen dari target, namun mengalami kontraksi 9,01 persen dibandingkan tahun lalu.
“Meskipun begitu, hingga Juni 2026 APBN di Gunungkidul masih mencatat defisit Rp 709,98 miliar,” lontarnya. (bas/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita