GUNUNGKIDUL - Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Gunungkidul digadang-gadang mampu menghasilkan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Kualitas data yang dihimpun dinilai akan sangat menentukan arah pembangunan dan efektivitas program pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Soni Harry Budiutomo Hermadi mengatakan, data hasil sensus ekonomi tidak hanya digunakan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya, tidak semua organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki sumber daya dan kemampuan pendataan yang memadai. Karena itu, lanjut dia, data yang dihasilkan BPS menjadi instrumen penting untuk melengkapi kebutuhan informasi pembangunan.
Baca Juga: Badan Geologi: Hoaks, Gunung Lawu di Jawa Tengah Akan Erupsi Besar, Aktivitasnya Masih Normal
"Kualitas Sensus Ekonomi 2026 di Gunungkidul sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah ke depan," ujarnya saat ditemui di ruang rapat Handayani Pemkab Gunungkidul Rabu (17/6) petang.
Soni menambahkan, momentum pelaksanaan sensus ekonomi menjadi kesempatan berharga bagi pemerintah daerah untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi dunia usaha di wilayahnya. Terlebih, kata dia, tidak semua kepala daerah mendapatkan kesempatan memimpin daerah pada periode pelaksanaan sensus ekonomi yang hanya dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Ia menjelaskan, keberhasilan sensus ekonomi diukur dari tingkat kelengkapan dan akurasi data yang berhasil dihimpun. Karena itu seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar diharapkan dapat berpartisipasi aktif memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
"Kalau ada pelaku usaha yang tidak tercacah, kualitas data akan berkurang. Selain lengkap, jawaban yang diberikan juga harus benar agar menghasilkan data yang akurat," tegasnya.
Soni memahami masih ada sebagian pelaku usaha yang merasa khawatir saat didata karena menganggap sensus berkaitan dengan pajak maupun pungutan lainnya. Namun ia memastikan seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan, data statistik memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan yang inklusif hanya dapat diwujudkan apabila didukung data yang valid dan berkualitas.
"Kita ingin pembangunan yang dirancang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kawasan pesisir, pedagang pasar, pelaku ekonomi kreatif, hingga pekerja informal di tingkat kalurahan dan padukuhan," katanya.
Baca Juga: Komisi II DPR RI Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten, Ini Katanya
Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Endah mengaku telah menginstruksikan seluruh kepala OPD dan panewu untuk mengawal pelaksanaan sensus hingga tingkat padukuhan dan RT. Menurut Endah, keberhasilan sensus bukan semata menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha dan organisasi profesi.
"Data yang baik akan menentukan apakah bantuan UMKM tepat sasaran, investasi daerah berjalan efektif, dan apakah lapangan pekerjaan dapat tersedia bagi generasi mendatang," tandasnya. (bas)
Editor : Sevtia Eka Novarita