GUNUNGKIDUL - Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul mengklaim ketersediaan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk mendukung layanan pemeriksaan kesehatan dasar di fasilitas kesehatan primer masih dalam kondisi aman. Bahkan disebut-sebut mencukupi hingga delapan bulan ke depan.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Gunungkidul Dono Panggarjito mengatakan, saat ini pihaknya mengelola sekitar 300 jenis BMHP yang digunakan untuk menunjang berbagai pelayanan kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan primer lainnya. Angka ketersediaan saat ini, rata-rata masih cukup untuk tujuh hingga delapan bulan ke depan. Hal tersebut, didasari pada perbandingan dengan rata-rata konsumsi bulanan tahun lalu.
Menurut Dono, perhitungan tersebut juga mempertimbangkan perencanaan pengadaan daerah serta dukungan pasokan dari Kementerian Kesehatan dan Pemprov DIY. Dengan kondisi tersebut, ia menilai kebutuhan pelayanan kesehatan dasar masyarakat masih dapat terpenuhi dengan baik.
Dia menjelaskan, BMHP memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer, baik untuk pelayanan reguler maupun program kesehatan nasional seperti penanggulangan tuberkulosis (TB), cek kesehatan gratis (CKG), penanganan anemia, dan berbagai program lainnya.
Baca Juga: 30 Lembar Bukti Ungkap Dana Rp 21,4 Miliar Tak Bisa Dipertanggungjawabkan Nany Widjaja
"Perbedaan jumlah kebutuhan pasti ada karena pola dan tren kunjungan masyarakat setiap tahun berbeda. Namun hingga saat ini masih dalam batas yang wajar," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul Ismono menambahkan, pemenuhan kebutuhan obat dan BMHP merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Ia menilai, sistem tersebut mampu menjaga ketersediaan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.
Baca Juga: Demi Kenyamanan Pengunjung, TPR Pantai Glagah Kulon Progo Bakal Digeser ke Selatan
Menurutnya, pasokan dari Kementerian Kesehatan hingga saat ini masih berjalan lancar, terutama untuk kebutuhan program-program kesehatan nasional. Selain itu, pemerintah provinsi juga memiliki buffer stock atau stok penyangga yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi kekosongan pasokan di daerah.
Ismono menyebut, di tingkat daerah proses pengadaan dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis konsumsi. Dengan metode tersebut, kebutuhan BMHP dapat diproyeksikan secara lebih akurat berdasarkan penggunaan pada tahun-tahun sebelumnya. "Pelaksanaan pengadaan saat ini masih lancar," katanya. (bas/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita