GUNUNGKIDUL - Laju inflasi di Kabupaten Gunungkidul pada Mei 2026 masih berada dalam kategori terkendali. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) sebesar 2,59 persen.
Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Daerah Istimewa Jogjakarta yang mencapai 3,31 persen. Untuk menjaga tren positif tersebut, Pemkab Gunungkidul terus memperkuat program ketahanan pangan dan pengendalian harga komoditas strategis.
Kepala BPS Gunungkidul Agus Hartanto mengatakan, pada Mei 2026 terjadi inflasi bulanan atau month to month (m-to-m) sebesar 0,12 persen. Sementara inflasi tahun kalender atau year to date (y-to-d) tercatat sebesar 1,33 persen dan inflasi tahunan mencapai 2,59 persen.
“Pada bulan Mei 2026 terjadi inflasi month to month sebesar 0,12 persen, inflasi year on year sebesar 2,59 persen dan inflasi year to date sebesar 1,33 persen,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).
Menurut Agus, penyumbang utama inflasi bulanan berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,08 persen. Komoditas bahan bakar rumah tangga menjadi pemicu utama kenaikan indeks harga konsumen selama Mei.
Sementara secara tahunan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil inflasi terbesar sebesar 1,04 persen. Komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi.
“Itu diikuti cabai rawit dan beras juga sebagai salah satu penyumbang inflasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di daerah masih berada pada jalur yang terkendali. Menurutnya, berbagai intervensi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mulai menunjukkan hasil positif. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, pihaknya mengandalkan Program Pemanfaatan Efektif Sumber Daya Alam untuk Stabilisasi Inovasi (Perisai).
“Ini nantinya melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dalam upaya menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta ketersediaan pasokan pangan,” jelasnya.
Sri Suhartanta menjelaskan, keterhubungan antar OPD meliputi Dinas Perhubungan menjalankan Program SiBona untuk mendukung mobilitas pelajar dan masyarakat. Di sisi lain, Dinas Perdagangan melakukan operasi pasar murah dan pemantauan harga secara real time melalui aplikasi Toko Kendil Simbok.
Tidak hanya itu, Dinas Pekerjaan Umum bersama Dinas Pertanian juga menerapkan teknologi pemanfaatan air tanah guna mengantisipasi dampak kekeringan selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman.
“Melalui program Perisai, kami berupaya menjaga stabilitas harga melalui berbagai langkah lintas sektor, mulai dari distribusi, pemantauan harga, hingga peningkatan produksi pangan,” jelasnya.
Pemkab Gunungkidul, kata dia, juga mendorong penguatan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga. Melalui surat edaran bupati, seluruh perangkat daerah dan masyarakat diminta memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam kebutuhan pokok seperti cabai dan tomat.
Menurut dia, langkah tersebut menjadi salah satu upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus menekan gejolak harga komoditas yang kerap memicu inflasi. Bahkan dalam waktu dekat, Pemkab Gunungkidul juga berencana memperluas kerja sama antar daerah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kerja sama tersebut mencakup penyediaan pasokan ternak sapi, kambing, serta komoditas unggulan lainnya yang dihasilkan masyarakat Gunungkidul.
“Upaya ini tidak hanya menjaga stabilitas harga dan pasokan, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan performa TPID sehingga Gunungkidul dapat memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat atas keberhasilan pengendalian inflasi,” pungkasnya. (bas)
Editor : Heru Pratomo