GUNUNGKIDUL - Operasional layanan bus sekolah SiBona di Gunungkidul terancam terganggu akibat lonjakan harga BBM nonsubsidi jenis Dexlite. Pemkab Gunungkidul kini mengusulkan izin penggunaan solar subsidi untuk armada layanan publik agar operasional tetap berjalan hingga akhir tahun.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Astuti Rahayu mengatakan, pemkab tengah membahas kemungkinan pemberian akses penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan layanan publik melalui sistem barcode.
“Akan ada peringanan, kemudian juga ada izin untuk mengakses BBM subsidi seperti barcode begitu. Tapi ini masih terus diajukan,” ujar Astuti, Rabu (27/5/2026).
Baca Juga: Komisi D DPRD DIY Soroti Kekerasan Jalanan Anak, Peran Keluarga Faktor Utama dalam Pengawasan Anak
Astuti menjelaskan, kebutuhan tersebut muncul karena layanan transportasi publik di Gunungkidul saat ini sangat terbatas. Salah satu yang masih aktif melayani masyarakat adalah bus SiBona yang digunakan untuk antar jemput pelajar.
Pemkab telah mengajukan permohonan agar armada bus sekolah dapat menggunakan solar subsidi. Namun hingga kini belum ada jawaban dari pihak terkait.
“Bus sekolah dan layanan perpustakaan keliling ini fasilitas publik gratis yang membutuhkan dukungan operasional agar tetap berjalan,” katanya.
Selain Bus SiBona, kendaraan layanan wisata edukasi perpustakaan keliling juga diusulkan mendapat akses penggunaan solar subsidi. Sebab, saat ini hampir tidak ada lagi angkutan kota maupun bus swasta yang beroperasi secara optimal di Gunungkidul.
Kenaikan harga Dexlite diklaim sangat membebani anggaran operasional. Harga yang semula Rp 14.200 per liter melonjak menjadi Rp 23.600, kemudian kembali naik pada awal Mei hingga mencapai Rp 26 ribu per liter.
“Dishub sudah bersurat ke kami. Dengan kenaikan tersebut, anggaran operasional diperkirakan tidak mencukupi sampai akhir tahun,” jelasnya.
Bahkan, pada simulasi sebelumnya saat harga Dexlite masih berada di angka Rp 23.600 per liter, anggaran operasional bus sekolah diperkirakan hanya mampu bertahan hingga Juni 2026.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan, saat ini seluruh OPD tengah melakukan identifikasi kendaraan operasional yang menggunakan BBM jenis solar maupun Dexlite. Pendataan tersebut, dilakukan untuk menghitung potensi tambahan kebutuhan anggaran akibat kenaikan harga BBM.
“Kami minta seluruh OPD melakukan identifikasi kendaraan yang menggunakan solar, jadi nanti kita tahu kebutuhannya berapa,” ujarnya.
Pihaknya kini telah mengusulkan kepada BPH Migas agar kendaraan layanan publik tersebut diperbolehkan menggunakan solar subsidi. Dampak kenaikan harga BBM sebenarnya tidak terjadi pada seluruh kendaraan dinas karena sebagian besar armada operasional pemerintah daerah menggunakan kendaraan nondiesel.
Meski demikian, sejumlah layanan publik berbasis kendaraan diesel tetap menjadi perhatian, terutama bus perpustakaan keliling Lancang Cakap dan bus jemput pelajar SiBona.
“Usulan belum mendapatkan jawaban resmi,” imbuhnya. (bas/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita