GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mengklaim capaian indikator ekonomi makro pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat mencapai 5,47 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan. Namun di balik capaian tersebut, pemkab juga mengakui masih terdapat kesenjangan antara realisasi fisik dan keuangan pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan, sejumlah indikator makro daerah menunjukkan perkembangan positif. Selain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen, angka kemiskinan juga berada di level 14,15 persen atau melampaui target penanggulangan yang telah direncanakan pemerintah daerah. Indikator ekonomi makro tersebut, kata dia, menunjukkan tren positif meskipun masih ada sejumlah tantangan.
“Ya kemarin sudah membahas itu dalam rapat koordinasi pengendalian pembangunan daerah triwulan II 2026 Selasa kemarin,” ujar Sri Suhartanta saat dihubungi, Rabu (20/5).
Dari sisi pendapatan daerah, hingga 30 April 2026 realisasi pendapatan telah mencapai Rp711 miliar atau sekitar 37,73 persen dari target APBD sebesar Rp1,8 triliun. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi Rp136 miliar. Sektor pariwisata, kata dia, menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar. Hingga 19 Mei 2026 saja realisasi PAD pariwisata hampir menyentuh 60 persen atau sebesar Rp24 miliar dari target Rp36 miliar.
“Pariwisata masih menjadi kontributor menonjol dalam capaian PAD tahun ini,” katanya.
Kendati demikian, Sri mengakui masih terdapat gap antara capaian fisik dan keuangan pembangunan. Target realisasi fisik dan keuangan yang seharusnya mencapai 28 persen hingga akhir Maret belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, optimalisasi investasi melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga masih berada di bawah target. Hingga saat ini, sambungnya, capaian PMTB baru mencapai 25,40 persen dari target minimal 27,18 persen.
“Salah satu hambatan utama investasi masih berkaitan dengan penyelesaian tata ruang yang saat ini terus dikoordinasikan dengan kementerian terkait,” terangnya.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya terus mendorong percepatan pencairan dana bantuan keuangan khusus (BKK) dana keistimewaan untuk reformasi kalurahan. Selain itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) akan mulai diterapkan di tingkat kalurahan guna memastikan akuntabilitas program pemerintah desa. Dalam bidang lingkungan hidup, pengelolaan sampah menjadi perhatian serius menjelang penilaian Adipura. Saat ini cakupan sampah terkelola meningkat menjadi 39,70 persen.
“Pada tahun 2026 tidak boleh ada lagi sistem open dumping dalam pembuangan sampah,” tegas Sri Suhartanta.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan, pembangunan kawasan selatan Gunungkidul yang memiliki potensi besar di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Ia mengingatkan, agar pemerintahannya melihat potensi besar tersebut harus dikelola dengan baik tanpa merusak alam.
Baca Juga: Igor Tolic Tekankan Persib Bandung Belum Menjadi Juara, Siapkan Tim Jelang Pertandingan Penentu
Endah juga menekankan pentingnya keadilan pembangunan antarwilayah di Gunungkidul. Menurut dia, pembangunan harus dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan urgensi masing-masing wilayah, bukan sekadar pemerataan anggaran secara sama rata. Terkait dana keistimewaan, ia memastikan realisasi anggaran hingga saat ini telah mencapai 80,3 persen dengan fokus utama pada sektor kebudayaan dan tata ruang.
“Kedepan seluruh perangkat daerah harus meningkatkan sinergi lintas sektoral agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih,” tandasnya. (bas)
Editor : Sevtia Eka Novarita