Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Gunungkidul Eko Nur Cahyo mengatakan, uji coba transaksi nontunai di TPR Baron yang digelar pada 6-7 Mei lalu menunjukkan mayoritas wisatawan sudah siap menggunakan sistem cashless.
“Dari hasil uji coba kemarin sekitar 80 persen pengunjung sudah siap melakukan transaksi nontunai, sedangkan 20 persen lainnya belum siap,” ujarnya saat ditemui di Wonosari, Minggu (10/5/2026).
Eko menjelaskan, wisatawan yang belum memiliki fasilitas pembayaran nontunai sementara diarahkan melalui pos TPR Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).
Namun ke depan, pemkab akan menyiapkan solusi agar pengunjung tetap bisa melintas melalui TPR Baron tanpa harus putar balik.
Mulai peluncuran resmi pada 12 Mei mendatang, kata dia, TPR Baron akan menjadi pos retribusi wisata yang seluruh transaksinya menggunakan sistem nontunai.
Pun pihaknya menyiapkan kartu e-money seperti kartu e-toll bekerja sama dengan Bank Mandiri bagi wisatawan yang belum punya alat transaksi nontunai. Kartu tersebut, nantinya dapat dibeli langsung oleh wisatawan di lokasi sehingga pengunjung tetap dapat melakukan pembayaran retribusi secara cashless.
Langkah itu juga menjadi strategi mengurai kepadatan kendaraan di jalur masuk kawasan wisata pantai selatan.
“Kalau harus putar balik justru bisa memicu kemacetan. Karena itu kami siapkan antisipasi dengan penyediaan kartu e-money,” jelasnya.
Baca Juga: Dinas Kesehatan Provinsi DIY: Pasien Suspek Hantavirus di Kulon Progo Dipastikan Negatif
Eko menambahkan, selama pelaksanaan uji coba tidak ditemukan kendala berarti baik dari sisi perangkat maupun jaringan internet. Seluruh alat transaksi dinilai sudah siap digunakan secara penuh.
Sementara itu, Kepala Disparekrafpora Gunungkidul Hary Sukmono mengatakan, penerapan sistem cashless merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan sektor pariwisata.
Menurutnya, sistem transaksi nontunai dirancang untuk menekan potensi kebocoran PAD sekaligus mempermudah proses pengawasan pendapatan retribusi wisata. “Sistem ini salah satunya untuk menekan kebocoran PAD sektor pariwisata,” ujarnya.
Baca Juga: Flare Usai Pertandingan Final Championship 2025/2026, PSSI Tunggu Laporan Resmi Komdis
Menurutnya, pendapatan sektor pariwisata tahun ini mengalami lonjakan cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya dengan selisih mencapai belasan miliar rupiah. Karena itu, pengamanan sistem transaksi dinilai penting agar pendapatan dapat tercatat secara akurat.
“Kalau transaksi nontunai, jumlah pengunjung dan pendapatan bisa langsung kami cek secara berkala sehingga lebih aman dan transparan,” tambahnya. (bas/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita