GUNUNGKIDUL - Rencana penerapan sistem pembayaran nontunai atau cashless 100 persen di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Baron belum sepenuhnya siap direalisasikan pada awal Mei 2026. Hingga kini, tahapan implementasi masih berkutat pada proses pengadaan perangkat dan koordinasi lintas instansi.
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Gunungkidul Hary Sukmono menyampaikan, program cashless memang ditargetkan mulai berjalan pada Mei. Namun, sejumlah kebutuhan teknis masih dalam proses pemenuhan.
“Untuk tahapannya saat ini masih pengadaan barang, mulai dari mesin hingga perangkat pendukung seperti jaringan internet,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (3/5).
Selain pengadaan perangkat, disparekrafpora juga menyiapkan tahapan sosialisasi kepada petugas di lapangan. Nantinya, kata Hary, petugas TPR Baron akan dibekali pemahaman terkait sistem baru, termasuk mekanisme operasional dan bentuk prototipe layanan cashless.“Setelah semua siap, baru kami sosialisasikan ke petugas. Sistemnya seperti apa, alurnya bagaimana, itu akan kami jelaskan. Setelah itu baru diterapkan secara penuh,” jelas Hary.
Meski belum siap di awal bulan, pihaknya tetap menargetkan penerapan cashless dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Menurutnya, upaya percepatan terus dilakukan agar sistem tersebut segera optimal. “Targetnya tetap Mei ini bisa diterapkan. Kami kejar agar segera berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Disparekrafpora Gunungkidul Eko Nur Cahyo menambahkan, penerapan sistem cashless merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola retribusi pariwisata. TPR Baron dipilih sebagai lokasi uji coba karena menjadi salah satu pintu masuk utama wisatawan ke kawasan pantai selatan Gunungkidul.
“Ini untuk memperbaiki sistem pemungutan retribusi, sekaligus menekan potensi kebocoran PAD. TPR Baron menjadi prioritas karena volumenya tinggi,” katanya.
Menurutnya, sistem no tunai diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan sektor pariwisata. Selain itu, modernisasi sistem pembayaran juga dinilai sejalan dengan kebutuhan layanan wisata yang lebih efisien dan tertata.
Ia menyebut, setelah uji coba di TPR Baron berhasil, sistem serupa dapat diterapkan secara bertahap di titik retribusi lainnya. “Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Salah satunya untuk itu,” jelasnya. (bas/pra)
Editor : Heru Pratomo