Kepala Sub Unit Pelayanan MPP Gunungkidul Etni Priskila Saweho mengatakan, kebijakan layanan prioritas tersebut diterapkan selama jam operasional sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Menurut, pemohon dari kategori prioritas dapat langsung dilayani tanpa harus menunggu lama.
“Kami juga menyediakan pendampingan oleh petugas agar prosesnya lebih mudah dan nyaman,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (29/3).
Ia menjelaskan, mekanisme layanan dilakukan dengan menyediakan antrean khusus serta kemudahan akses menuju loket pelayanan. Selain itu, petugas di lapangan juga siap membantu pemohon sejak awal hingga proses layanan selesai. Menurut Etni, fasilitas yang ramah disabilitas turut menjadi penunjang dalam menciptakan pelayanan yang inklusif di MPP Gunungkidul. Dengan konsep layanan terpadu dalam satu lokasi, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dari sejumlah instansi dengan lebih efisien.
“Tujuan utama kami adalah memastikan tidak ada warga yang merasa terabaikan dalam proses pelayanan administrasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gunungkidul Arif Aldian menegaskan, bahwa penguatan layanan prioritas merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Menurutnya, MPP tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan, tetapi juga sebagai simbol kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang manusiawi.
“Melalui semangat ‘Satu untuk Semua’, kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan pelayanan yang adil, aman, dan nyaman,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses layanan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi. “Pelayanan terbaik dimulai dari kepedulian. Itu yang terus kami dorong di MPP Gunungkidul,” pungkasnya. (bas)