GUNUNGKIDUL - Kabupaten Gunungkidul diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada dasarian III April. Namun dengan kondisi yang lebih kering dibanding tahun lalu. Mengantisipasi potensi kekeringan dan krisis air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul telah menyiapkan sekitar 1.500 tangki air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Purwono menjelaskan, pada awal April angin diperkirakan mulai berhembus dari arah tenggara yang menjadi tanda masuknya musim kemarau. Kondisi tersebut diperkirakan membuat kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang.
Bahkan, kata dia, kemarau 2026 diprediksi lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, Gunungkidul mengalami kemarau basah yang masih disertai hujan di sejumlah wilayah. “Kalau 2026 prediksinya tidak ada kemarau basah,” jelasnya.
Menurutnya, terhitung mulai awal Maret hingga memasuki April ini merupakan masa pancaroba atau peralihan musim. Biasanya ditandai dengan dominasi angin dari arah barat yang dapat memicu cuaca ekstrem. Seperti hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang. Namun dalam beberapa hari terakhir, kondisi cuaca di Gunungkidul cenderung cerah berawan. “Terutama dari pagi hingga menjelang sore,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul Edy Winarta mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kekeringan. Menurut Edy, karakteristik wilayah Gunungkidul yang merupakan kawasan karst membuat ketersediaan air sangat bergantung pada air hujan dan sumber air bawah tanah.
“Untuk mengantisipasi krisis air bersih, BPBD Gunungkidul menyiapkan sekitar 1.500 tangki air dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter,” ujarnya.
Ribuan tangki air tersebut akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau. Namun penyaluran bantuan air dilakukan secara bertahap. BPBD akan mengerahkan tangki air apabila cadangan air yang tersedia di tingkat kapanewon telah habis.
“Di 18 kapanewon sudah ada stok tangki masing-masing. Kalau stok di wilayah itu habis, baru BPBD akan menurunkan bantuan,” jelasnya.
Ia menegaskan, mekanisme distribusi tersebut dilakukan agar penanganan kekeringan dapat berjalan lebih terstruktur dan menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. “Dengan sistem ini diharapkan penanganan kekeringan bisa lebih terkoordinasi dan kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi,” tandasnya. (bas/eno)
Editor : Sevtia Eka Novarita