GUNUNGKIDUL - Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Gunungkidul 2025 kembali menuai sorotan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyanti menilai kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan, terutama terkait pengelolaan dan pemungutan retribusi wisata.
Menurut Ery, jika melihat potensi dan tingginya kunjungan wisatawan, capaian PAD seharusnya bisa jauh lebih optimal.
“Kalau melihat potensi, kita tidak menutup mata bahwa kunjungan wisatawan itu tinggi. Tapi kok hasilnya tidak sebanding dengan tingkat kunjungan tersebut,” ujarnya saat ditemui di ruangan Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul pada Senin, (5/1/2026).
Baca Juga: Penumpang Bandar Udara Adisutjipto Meningkat 123 Persen, Penerbangan Jakarta Masih Mendominasi
Ia bahkan mengungkit saat kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Gunungkidul lalu. Menurut dia, saat kunjungan tersebut KPK telah memperingatkan Pemkab Gunungkidul terkait potensi PAD pariwisata Bumi Handayani yang bisa mencapai tiga kali lipat dari capaian saat ini. Karena itu, DPRD mendorong adanya evaluasi menyeluruh untuk menemukan akar persoalan.
“Masih berkutat di seputaran kebocoran, terutama di pengelolaan retribusi pariwisata. Ini harus dibedah bersama supaya ada solusi konkret,” tegasnya.
Ery mengungkapkan, di lapangan banyak informasi dan temuan yang mengarah pada praktik penyimpangan. Salah satunya terkait karcis masuk wisata. Ia mencontohkan, dari 10 orang pengunjung dalam satu rombongan, hanya ditarik empat karcis.
“Kalau satu rombongan seperti itu, bagaimana kalau hampir setiap rombongan yang masuk polanya sama. Ini jelas menjadi pemotongan dan berdampak signifikan terhadap tidak tercapainya PAD pariwisata,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kegagalan mencapai target PAD jangan sampai berujung menjadi beban defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, ia sempat mengusulkan perlunya kajian komprehensif agar akar masalah bisa terlihat jelas dan solusi yang diambil tepat sasaran.
“Kami di komisi B DPRD Gunungkidul akan melakukan rapat evaluasi menyeluruh lintas organisasi perangkat daerah untuk benar-benar merumuskan dan mencari solusi dari masalah ini,” imbuhnya.
Terkait alasan cuaca ekstrem yang disebut-sebut menjadi penyebab tidak tercapainya PAD 2025, Ery mengaku tidak sepakat jika faktor tersebut dijadikan alasan utama. Menurutnya, cuaca ekstrem hampir selalu terjadi setiap tahun, terutama saat libur sekolah dan akhir tahun.
“Buktinya tahun 2024, di tengah kondisi cuaca yang kurang lebih sama, capaian PAD justru surplus. Jadi tidak pas kalau cuaca dijadikan satu-satunya alasan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung larangan study tour dari sejumlah daerah, termasuk kebijakan di Provinsi Jawa Barat, yang memang berdampak pada kunjungan di pertengahan 2025.
Namun, Ery menilai lonjakan wisatawan di Gunungkidul tetap terlihat secara kasat mata. “Karena itu kami tetap menilai pengaruh signifikan ada pada kebocoran di pos retribusi itu sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Gunungkidul Eko Nur Cahyo mengungkapkan, langkah konkret yang telah diambil pemerintah daerah.
Salah satunya dengan mengganti total 30 petugas pemungut retribusi yang bertugas di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) wisata pantai. Pergantian dan rotasi petugas ini, lanjut Eko, juga merupakan tindak lanjut dari masukan DPRD serta hasil evaluasi internal karena target PAD wisata 2025 tidak terpenuhi.
“Kami juga menemukan indikasi kebocoran retribusi oleh oknum petugas TPR. Yang sudah diklarifikasi dan mengakui perbuatannya langsung kami tindak,” tegasnya.
Ia menyebut, tidak semua petugas TPR diganti. Menurutnya, sebagian ada yang dipindah ke TPR lain sebagai bagian dari penyegaran. Ia menambahkan, setiap petugas baru langsung mendapatkan pengarahan dari Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih.
Tujuannya agar optimalisasi PAD sektor pariwisata bisa lebih maksimal. Meski demikian, Eko memastikan proses pergantian petugas tidak dibarengi dengan rekrutmen pegawai baru.
“Paling banyak memang diganti dengan petugas yang terdampak penataan kelembagaan baru di lingkup pemkab,” tandasnya. (bas)